APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat video konferensi (vicon) dengan seluruh kapolda dalam rangka mengecek langsung upaya penanganan pandemi Covid-19 setelah Lebaran 2021, Selasa (1/6/2021)./Antara/HO-Divisi Humas Polri\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Daerah di Indonesia diperintahkan memaksimal PPKM mikro dan mengawal pemulihan ekonomi nasional.
Perintah tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh kepala kepolisian daerah (kapolda).
"Kita harus terus bergerak dan bergerak menghadapi situasi sulit pandemi ini. Garda terdepan yang diharapkan Pemerintah adalah TNI-Polri," kata Kapolri dalam siaran pers Divisi Humas Polri yang diterima di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Kapolri memimpin video konferensi (vicon) dengan seluruh kapolda dalam rangka mengecek langsung upaya penanganan pandemi Covid-19 setelah Lebaran.
Para kapolda yang terpilih memaparkan hasil penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing, yakni Polda Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau (Kepri), dan Polda Metro Jaya.
Tiap-tiap kapolda memaparkan hasil penanganan Covid-19, termasuk jumlah yang terkonfirmasi positif, data kematian, jumlah pasien sembuh, kendala yang dihadapi termasuk sarana dan prasarana yang tersedia maupun yang dibutuhkan.
Dalam arahannya, Kapolri menekankan beberapa hal, di antaranya mewaspadai klaster baru Covid-19 usai Lebaran 2021.
Kapolri menekankan seluruh kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk peka dalam merespons situasi penyebaran Covid-19 khususnya klaster baru.
"Waspadai lonjakan tinggi di Malaysia. Perkuat manajemen penanganan Covid-19 dengan ketat khususnya di perbatasan negara," ujar Listyo Sigit.
Mantan Kabareskrim itu juga meminta jajarannya mengawal upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian, sekaligus mempercepat vaksinasi nasional dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 lewat kekebalan kelompok.
"Pemulihan ekonomi nasional harus terus dikawal, sehingga mengalami peningkatan," ujar Sigit, sapaan akrab Kapolri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.