Ingat! Jangan Minum Obat dengan 5 Minuman Ini, Bisa Berbahaya
Minuman energi juga termasuk di antara minuman yang menurut para peneliti harus Anda hentikan untuk mendorong obat-obatan pada tubuh.
Salah satu peserta vaksinasi untuk karyawan dan dosen di wilayah Jakarta, Jumat (12/3/2021)./JIBI-Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA- Beberapa masyarakat telah menerima vaksin Covid-19. Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Prima Yosephine mengatakan pada bulan puasa nanti pemberian vaksin akan diubah.
"Saat ini kami sedang merencanakan untuk menambah jam pelaksanaan vaksinasi pada waktu diatas jam office hour. Sebelum Magrib menjelang sehingga tidak batal karena efek lapar yang ditimbulkan," katanya, Jumat (12/3/21)
Menurut Prima, efek menimbulkan lapar dari vaksin tidak dialami semua orang mengalaminya. Beberapa orang merasakan kantuk setelahnya. Namun ia tetap meyarankan bila saat puasa baiknya berbuka terlebih dahulu agar lebih aman.
Prima juga menambahkan, sejumlah pihak yang memahami situasi ini mengatakan vaksin tidak membatalkan ibadah puasa. M
"Jika masih ragu melakukan vaksinasi di bulan puasa, baiknya buka terlebih dahulu. Saat ini kami hanya berharap semoga bulan puasa nanti situasinya sudah membaik kerena sudah mendapatkan vaksin," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Minuman energi juga termasuk di antara minuman yang menurut para peneliti harus Anda hentikan untuk mendorong obat-obatan pada tubuh.
Menhan AS Pete Hegseth menegaskan komitmen militer Amerika di Indo-Pasifik dan menyoroti peningkatan kekuatan militer China.
PDIP menilai rencana Jokowi berkeliling daerah menemui kader PSI dan relawan tidak akan mengganggu konsolidasi internal partai.
UPN Veteran Yogyakarta mengungkap api misterius di Seyegan Sleman diduga dipicu migrasi gas metana dari bawah permukaan tanah.
Harga kakao Juni 2026 melonjak 17% akibat penutupan Selat Hormuz. Biaya logistik dan suplai global jadi pemicu utama.
Penguatan implementasi UU PDP dinilai penting untuk menjaga kedaulatan data Indonesia di tengah ancaman kebocoran data dan perkembangan teknologi digital.