Jelang Pilkades, Kades di Magelang Diminta Transparan Kelola Dana Desa
Pemkab Magelang mengingatkan kepala desa agar transparan mengelola dana desa dan peduli terhadap kenakalan remaja menjelang Pilkades Serentak 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kurva kasus COVID-19 di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, cenderung menurun.
"Dalam evaluasi selama masa kampanye 46 hari yang berlangsung sejak 26 September, informasi dari Satgas COVID-19, daerah merah berkurang, yang ada orange bertambah," kata Tito di Batam, Selasa.
Ia menyatakan terdapat penurunan COVID-19 di beberapa daerah secara variatif, meski sejumlah daerah juga mencatatkan peningkatan. Menurut dia, sepanjang protokol kesehatan diterapkan dengan benar, angka penularan COVID-19 akan menurun.
BACA JUGA : PILKADA BANTUL: Bagaimana Hak Pilih Pasien Covid-19
Karenanya, ia meminta calon kepala daerah untuk membagikan alat peraga kampanye berupa perlengkapan perlawanan terhadap virus corona, seperti masker dengan gambar, nomor urut, logo atau lainnya.
Tito percaya alat peraga kampanye masker relatif lebih efektif ketimbang baliho. "Karena bergerak, letaknya di wajah lebih efektif ketimbang baliho," kata dia.
Ia menyampaikan pilkada merupakan momentum bagi seluruh calon kepala daerah untuk mendukung penanganan COVID-19 nasional. Tito mengajak calon kepala daerah menjadi agen protokol kesehatan COVID-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemkab Magelang mengingatkan kepala desa agar transparan mengelola dana desa dan peduli terhadap kenakalan remaja menjelang Pilkades Serentak 2026.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara transparan tanpa rapat rahasia dan konflik kepentingan.
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.