Budi Hartono, Bos Djarum & Orang Terkaya RI Surati Jokowi Tolak PSBB

Harianjogja.com, JAKARTA - Orang terkaya Indonesia, Budi Hartono, ikut angkat bicara mengenai rencana penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) DKI Jakarta. Pemilik konglomerasi Djarum Group itu menolak langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan postingan, akun Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia, menyebutkan bahwa orang terkaya di Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi bulan ini.

"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu (12/9/2020).

Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan ingin memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020. Alasan pemberlakukan PSBB itu sendiri karena semakin besarnya kasus positif Covid-19 di di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

Namun, menurut Budi Hartono, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Dia memberikan catatan bahwa tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker.

"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. [Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta]," demikian tulis Budi Hartono.

Adapun mengenai kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini, sambungnya, disebabkan pemerintah daerah/pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Dia memberikan saran agar meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

"Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat [kurang dari 2 minggu photo 1-karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga]," kata pemilik Bank BCA ini.

Dia menyampaikan Our world in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global Covid Reasearch, menujukkan Indonesia, bersama Korea Selatan, Taiwan, Lithuania adalah nengara-negara yang disebut berhasil meredam virus corona.

Namun, menurutnya, ada beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, dan DKI jakarta pada khususnya. Langkah-langkah itu sebagai berikut:

1. Penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

4. Perekonomian tetap harus dijaga sehingga akivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembagai survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer, di mana masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali."

Bisnis mencoba menghubungi Arman W Hartono, anak dari Budi Hartono yang juga Wadirut BCA, tetapi tidak direspons. Begitu juga Staf Ahli Presiden Jokowi Dini Purwono juga tak membalas pesan singkat untuk meminta informasi perihal surat tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com