Advertisement
2 Terdakwa Penyiram Air Keras Novel Baswedan Diberi Pendampingan Hukum, Tim Novel: Kontradiktif
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan mendapat pendampingan hukum. Mabes Polri mengklaim pendampingan hukum tersebut wajar kedua terdakwa merupakan anggota aktif Brimob Polri.
Kuasa Hukum Novel, Saor Siagian merasa heran terkait hal tersebut. Dia curiga ada pihak yang ingin dilindungi dibalik pemberian bantuan pendampingan hukum terhadap Ronny dan Rahmat.
Advertisement
"Kontradiktif, bisa diartikan polisi memberi surat kuasa menyerang Novel Baswedan. Ada yang mau dilindungi," kata Saor kepada wartawan, Sabtu (16/5/2020).
Saor menyebut, seharusnya pihak Mabes Polri tidak melakukan hal tersebut. Sebab, tindakan itu malah mencoreng Korps Bhayangkara yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap rakyat.
Saor mengatakan, polisi selaku penegak hukum harus memberi hukuman seberat-beratnya pada Ronny dan Rahmat. Atas hal tersebut, Saor menyebut jika pemberian pendampingan hukum tersebut sebagai hal yang mengerikan.
"Mustinya polisi, sebagai penegak hukum harus menghukum seberatnya anggotanya yang melakukan tindak pidana terhadap penegak hukum. Ini malah membela. Mengerikan," sambungnya.
Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan berdalih pendampingan hukum yang diberikan Divisi Hukum Polri kepada terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir semata-mata guna memenuhi hak mereka selaku anggota sebagaimana yang tercantum dalam aturan internal institusi Polri.
"Pendampingan kuasa hukum Polri terhadap tersangka dalam kasus Novel Baswedan adalah hal yang wajar guna pemenuhan hak setiap anggota polri sesuai dengan aturan internal yang ada," kata Ahmad saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/5/2020).
Ahmad kemudian menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dijelaskan bawah setiap anggota polri yang berhadapan dengan masalah hukum, berhak mendapat bantuan hukum, baik itu perkara perdata, pidana, pengadilan agama, dan pengadilan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
Advertisement
Advertisement