Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Telusuri Potensi Tersangka Baru Selain Listyo Sigit Cs
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ilustrasi THR./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pada Jumat (15/5/2020) ini Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan cair.
"Sesuai dengan peraturan kita akan cairkan pada Jumat tanggal 15 Mei," kata Sri Mulyani, ditulis Jumat (15/5/2020), dikutip dari Suara.com--jaringan Harianjogja.com.
Hal itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020 yang ditujukan kepada Menteri PANRB tersebut.
Berdasarkan surat itu, THR tahun 2020 akan dibayarkan kepada seluruh PNS, TNI dan Polri dengan jabatan eselon III ke bawah. Komponen THR tersebut terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat namun tidak termasuk tunjangan kinerja.
THR juga tetap diberikan kepada para pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebagai masyarakat yang rentan terdampak Covid-19.
"Jumlahnya untuk THR dari ASN Pusat TNI Polri itu Rp 6,7 triliun, untuk pensiunan Rp 8,7 triliun dan untuk ASN daerah diperkirakan adalah Rp 13 triliun," kata Sri Mulyani.
Sehingga total THR yang disiapkan pemerintah diperkirakan mencapai Rp 29,38 triliun. Selain itu dirinya mengingatkan bahwa pencairan THR ini tidak berlaku untuk pejabat negara setingkat eselon 1 dan 2.
"THR ini hanya diberikan kepada pelaksana dan seluruh yang setara dengan jabatan di bawah eselon 2. Jadi artinya pejabat eselon 1 dan 2 atau jabatan yang setara dengan Eselon 1 dan 2 serta para pejabat negara tidak mendapatkan haknya. Jadi total dari THR yang akan dicairkan yaitu pada hari Jumat ini adalah sekitar Rp29,38 triliun," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menlu Iran Abbas Araghchi membantah laporan rencana penggunaan senjata kimia di Washington dan menyebutnya sebagai propaganda.
ESDM menjelaskan dasar penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dan menegaskan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah tambang.
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Importir Cina menolak waiver clause dalam kontrak batu bara baru. Ketidakpastian pasokan berisiko menggerus pangsa pasar Indonesia.
Dedi Mulyadi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan ormas terhadap pabrik BYD di Subang.