Advertisement
Fahri Hamzah Sebut Pulau Reklamasi Jakarta Lebih Cocok untuk Ibu Kota
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. - ANTARA/Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pulau reklamasi teluk Jakarta diusulkan jadi lokasi ibu kota yang baru.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar ibu kota negara dipindahkan ke pulau reklamasi di Teluk Jakarta dengan pertimbangan Indonesia sebagai negara maritim.
Advertisement
"Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim, dimana luas perairan jauh lebih luas dari pada daratan. Sebagai negara maritim ibu kota negara seharusnya di pantai, bukan di pedalaman," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (31/7/2019).
Menurut dia, pertimbangan lainnya adalah jarak pulau reklamasi yang dekat dengan Jakarta.
"Seperti halnya ibu kota negara Malaysia, dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya yang hanya berjarak 36 kilometer," ujar Fahri.
Menurut Fahri, ibu kota negara adalah jantung dari sebuah negara yang memiliki semua fasilitas dan akses dari seluruh daerah ke ibu kota negara. Oleh karenanya, daerah yang harus memenuhi semua persyaratan sebagai ibu kota negara.
"Karena itu, rencana pemindahan ibukota harus disiapkan secara serius dan dilakukan kajian matang, serta mendapat dukungan dari semua pihak," katanya.
Fahri pun mempertanyakan alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, kalau ibukota di Kalimantan maka akses ke pantai dan pelabuhan lautnya jauh.
Fahri juga menegaskan pentingnya kajian mendalam untuk memindahkan ibu kota negara. Beberapa hal yang perlu dikaji antara lain adalah luas lahan yang diperlukan, gedung dan infrastruktur yang dibangun, dan anggaran yang dibutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
