Advertisement
Bupati Kudus Ditangkap KPK, Ini Tanggapan Ganjar..
Bupati Kudus Muhammad Tamzil tampil menyampaikan sambutan pada simposium 100 hari kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kudus Hartopo di Pendapa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (8/1 - 2019). (Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menyesalkan peristiwa penangkapan Bupati Kudus, M. Tamzil, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2019).
Menurut Ganjar semua kepala daerah di provinsinya sebenarnya sudah diingatkan saat pelantikan terkait penyalahgunaan wewenang yang menjurus ke tindak korupsi. Meski demikian, masih saja ada kepala daerah yang nekat melakukan hingga terciduk KPK dalam OTT.
Advertisement
"Kalau sudah tidak bisa dinasehati maka OTT menjadi penting. Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintahan yang bersih, maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini [korupsi]," ujar Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jumat.
Ganjar menambahkan saat pelantikan hampir semua kepala daerah selalu diingatkan terkait potensi penyalahgunaan kewenangan. "Mitigasi korupsi sebenarnya sudah dipahami oleh semua kepala daerah, seperti jual beli jabatan, lelang proyek, perizinan. Semua kepala daerah juga sudah dapat pelatihan pencegahan korupsi di KPK dan semua sudah tandatangan pakta integritas," tegasnya.
Selain Bupati Tamzil, dalam OTT itu KPK juga menangkap delapan orang lainnya yang diketahui merupakan anggota staf, ajudan, serta calon kepala dinas setempat. OTT itu diduga terkait pemberian suap pengisian jabatan di Pemkab Kudus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
