Advertisement
Ini Prediksi Putusan MK tentang Sengketa Pilpres 2019
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi tinggal menyisakan agenda Rapat Pemusyawaratan Hakim. Majelis Hakim akan menentukan putusan hasil sengketa Pilpres 2019 paling lambat pada Jumat (28/6/2019).
Ketua Lembaga Riset Hukum Konstitusi dan Demokrasi KoDe Inisiatif Veri Junaidi memprediksi akan ada beberapa dalil pihak pemohon (Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga) yang ditolak akibat bukti yang kurang dan keterangan saksi yang lemah.
Advertisement
Salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) akibat tak terlalu jelas arah gugatannya, serta soal Situng KPU akibat tidak terkait langsung dengan hasil pemilu.
"Kalau soal jumlah TPS juga sudah ada bantahan dari KPU. Kalau kasus Pak Ganjar [Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo] atau kepala daerah, sudah ada bantahan dari Bawaslu karena sudah diproses juga," ungkap Veri dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).
Kendati demikian, Veri menilai Majelis Hakim tetap akan memberikan rekomendasi pertimbangan aspek hukum dari kasus-kasus tersebut. Demi perbaikan administrasi proses Pemilu yang lebih baik di masa depan.
"Mungkin yang model-model begitu [gugatan pelanggaran administratif], MK akan menjelaskan, misalnya ada masalah, tapi tidak mempengaruhi hasil pemilunya. Tapi secara administratif akan minta dikoreksi," ungkap Veri.
Senada dengan Veri, Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti menilai sikap Majelis Hakim yang akomodatif terhadap permohonan pihak Tim Hukum BPN, barangkali juga akan mencerminkan hasil putusan.
Misalnya, sikap Majelis Hakim yang masih mau menerima berkas perbaikan permohonan Tim Hukum BPN, memberikan kesempatan merapikan alat bukti yang tidak sesuai hukum acara MK, bahkan bersedia mengulur waktu menunggu alat bukti yang belum datang.
"Bukti-bukti C1 plano itu sangat penting. Teman-teman bisa cek, biasanya yang kayak gitu [Majelis Hakim menunggu] tidak akan diterima kalau perkara biasa di MK. Tapi kali ini diterima, itu yang saya maksud kelonggaran," ungkap Bivitri.
Oleh sebab itu, menurut Bivitri, berat rasanya MK akan mengabulkan dalil pihak pemohon. Sebab, banyak dalil tak signifikan dengan hasil Pilpres 2019. Terlihat, di beberapa daerah tuduhan kecurangan, Prabowo-Sandiaga justru menang.
Tetapi, bukan tak mungkin MK tetap mengutarakan rekomendasi-rekomendasi teknis terkait adminiatratif proses penyelenggaraan pemilu dalam putusannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Politeknik Indonusa Surakarta Kini Punya Prodi Sarjana Terapan Bisnis Manajemen
- Sebagian Besar Siswa SMP Solo Alami Kekerasan, Teguh Prakosa Keliling Sekolah
- Teguh Prakosa Menjaga Kesehatan Mental Siswa dengan Kunjungi Sekolah di Solo
- Polisi Bekuk Maling Uang Kotak Amal di Eromoko Wonogiri, 15 Anak Kunci Disita
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Kapolda DIY Beri Penghargaan Personel Peraih Medali Kerjurnas Taekwondo Kapolri Cup 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
- Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
- Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
- Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
- 10 Orang Tewas Usai Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan, Berikut Kronologinya
- KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Advertisement
Advertisement