Advertisement
Tokoh Islam Satu Ini Kritik Ulama Agar Jangan Jadi Partisan
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai ulama seharusnya tidak berpihak pada kelompok politik tertentu, melainkan harus bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat dj kalangan masyarakat.
"Harusnya ulama jangan partisan. Jadi menurut saya, sikap ulama yang seperti itu tidak bijak. Ulama harusnya menenangkan umat, memberi kesabaran, apalagi bulan puasa ini," kata Azyumardi di sela-sela buka puasa bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Senin (20/5/2019).
Advertisement
Terkait rencana demonstrasi yang akan dilakukan pada 22 Mei, saat penetapan hasil Pemilu 2019, dia mengatakan umat Islam harus dapat menahan hawa nafsu di bulan Ramadhan.
Imbauan yang dilontarkan sejumlah pemuka agama dan pemimpin organisasi Islam harus didengar untuk menjaga kondisi Indonesia tetap aman dan damai. Azyumardi meminta masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan ulama untuk berdemonstrasi.
"Kalau yang namanya demo, itu adalah ekspresi dari hawa nafsu, padahal puasa itu menahan hawa nafsu. Jadi ulama seperti itu tidak perlu didengar," tambahnya.
Proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Apabila ditemukan dugaan kecurangan, Azyumardi meminta masyarakat menggunakan jalur hukum yang ada.
"Umat jangan ikut-ikutan (demo), serahkan itu sesuai ketentuan perundang-undangan. Biarkan lembaga yang sesuai undang-undang melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi tidak usah mengerahkan massa, apalagi atas nama jihad," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement
