Ombudsman Ingatkan Pemda Cegah Maladministrasi Sebelum Jadi Korupsi
Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah mencegah maladministrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mako Brimob. /suara.com-Welly Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA--Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri mengakui ada penarikan personel Brimob seluruh Nusantara ke wilayah Jakarta.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, penarikan Brimob ke Jakarta untuk mengantisipasi adanya kericuhan selama proses penghitungan suara Pemilu 2019 dilaksanakan.
"Seluruh pentahapan Pemilu muara akhirnya adalah di Jakarta yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting," tutur Dedi di Mabes Polri, Selasa (23/4/2019).
Menurutnya, penarikan Brimob ke Jakarta tersebut sudah dipertimbangkan secara matang demi menjaga suasana kondusif pasca Pemilu 2019.
"Dan tentunya kita mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat yg ada di jakarta. baik pertimbangan secara intelijen secara komprehensif," ujar Dedi.
Sedikitnya sudah ada dua Polda yang mengirimkan personel Brimob untuk membantu memperkuat pengamanan di Jakarta. Mereka adalah Polda Jambi yang mengirimkan dua kompi (lebih kurang 200) personel Brimob ke Jakarta dan Polda Maluku yang mengirimkan dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) personel Brimob ke ibu kota negara.
Namun, Dedi belum merinci jumlah personel Brimob Polda Jambi sebagaimana disebutkan di atas. "Kalau secara spesifik nggak ada, saya udah nanya ke Kabag Ops Brimob, dia tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik asal maupun jumlah Brimob yang dikirim ke sini," kata Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah mencegah maladministrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Sebanyak 46 dari 176 sekolah penerima bantuan revitalisasi di Gunungkidul belum mencairkan dana. Pemkab sudah melaporkan persoalan ini ke kementerian.
Kapolri memutasi 264 personel Polri melalui Telegram 2 November 2026. Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri ikut berganti.
Pemkab Kulonprogo menemukan sejumlah pelanggaran SOP di 10 dapur MBG, mulai dari pisau berkarat hingga lalat hinggap pada makanan.
Komisi III DPR mengapresiasi pencopotan Kapolres Sukoharjo dan tiga anggota polisi terkait polemik penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran.