Advertisement
Ditantang Lembaga Survei untuk Buka Data Real Count, BPN: Dapur Kan Tidak Seluruhnya Dipertontonkan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak takut apabila lembaga survei menantang pihaknya membuka data real count Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 62%. Namun, BPN mengibaratkan data-data tersebut layaknya dapur yang tidak semuanya dipertontonkan.
"Kami siap. Tapi kami tantang lembaga survei yang terbuka siapa pendananya," kata Direktur Materi BPN Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Senin (22/4/2019)
Advertisement
Meski demikian, politikus Partai Gerindra tersebut tak bisa menjelaskan secara detail data yang dimiliki BPN saat ini.
Pasalnya, data penghitungan suara atau form C1 juga ada di masing-masing partai koalisi Prabowo-Sandi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.
"Kebijakan masing-masing [parpol], tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kami punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ungkapnya.
Lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka sumber data dan dana internal.
Pasalnya, BPN telah mendeklarasikan bahwa berdasarkan penghitungan real count, paslon nomor urut 02 unggul 62%. Angka tersebut berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei yang memenangkan paslon nomor urut 01.
"Boleh saja [lembaga survei paparkan data], kalau BPN membuka data dan dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya, lebih besar persoalan di partai politik soal dana," ungkap Ketua Umum Persepi Philips Vermonte saat konferensi pers di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Peneliti Charta Politika Yuniarto Wijaya. Dia mengatakan lembaga survei yang menggelar quick count Pilpres 2019 sangat transparan.
Dia menuturkan pihaknya telah menyiarkan informasi secara langsung (live) di media massa pada 17 April mulai pukul 15.00. Pihaknya siap untuk membuka data apabila diminta audit oleh Dewan Etik.
"Alur data, relawan, proses grafik sampai di angka berapa, hingga sumber dana bisa diminta audit. Masalahnya [BPN] diundang enggak mau datang. Data aja ga dibuka, apalagi yang lain-lain?" ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Harga Tiket KA Bandara YIA Hanya Rp20.000, Berikut Cara Memesannya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement