Kementerian BUMN: Acara HUT Sudah Rutin, Jadi Tidak Berhubungan dengan Pemilu

Surya Rianto

Rabu, 10 April 2019 - 11:27 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Kementerian BUMN: Acara HUT Sudah Rutin, Jadi Tidak Berhubungan dengan Pemilu

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Menristekdikti Mohamad Nasir menunjukkan naskah MoU usai penandadatanganan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) pada acara BUMN Goes to Campus di Kampus Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019). - ANTARA/Adeng Bustomi

Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian BUMN mengatakan bahwa acara HUT yang direncanakan pada 13 April 2019 sudah rutin dilakukan sejak 2017 sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2019.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah soal mobilisasi karyawan karena HUT Kementerian BUMN selalu dilakukan dengan ulang tahun sejumlah BUMN pada April.

“Mobilisasi karyawan ini dilakukan untuk membentuk big family antar perusahaan pelat merah. Kami sudah melakukannya sejak 2017 dengan motto One Nation One Vision One Family to Excellence,” ujarnya seperti dikutip Antara pada Rabu (10/4/2019).

Dia menegaskan tidak ada yang berbeda dengan acara beberapa tahun lalu, tetapi belakangan kegiatannya memang makin besar.

Lalu, perayaan HUT Kementerian BUMN pada tahun ini juga bertepatan dengan peluncuran aplikasi LinkAJA, layanan keuangan elektronik QR Code milik pelat merah tersebut.

Adapun, acara HUT Kementerian BUMN yang harusnya dilaksanakan pada 13 April 2019 bakal diundur menjadi 14 April 2019 atau 20 April 2019 setelah Pemilu 17 April 2019.

Sebelumnya, acara HUT Kementerian BUMN itu diduga ada kampanye terselubung karena bersamaan dengan kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf di GBK pada 13 April 2019.

Acara HUT Kementerian BUMN itu juga sempat diduga sebagai kampanye terselubung oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Said Didu di jagat maya.

Said mengenang saat pilpres tahun 2009, komisaris dan juga karyawan BUMN yang tidak netral akan diberhentikan. Namun kini nyatanya menurut Said, karyawan BUMN lebih memilih menjadi penikmat jabatan daripada menyelamatkan BUMN.

“Saya gagal mendidik yunior2 saya di @KemenBUMN yg saat ini sdh jadi pjbt tinggi di BUMN untuk menjadi benteng intervensi non korporasi dan menjaga netralitas BUMN,” tulisnya melalui akun twitternya, Selasa (9/4/2019).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com/Antara