Advertisement
Obyek Wisata Milik Pemerintah Akan Dipihakketigakan
Perahu wisata menyusuri kawasan objek wisata Klayar di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/David Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, WATES--Beberapa obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kulonprogo diwacanakan untuk dikelola pihak ketiga. Rencana ini bertujuan agar pengelolaan pariwisata di Kulonprogo bisa lebih profesional.
Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Niken Probo Laras mengatakan pihak ketiga ini nantinya bisa dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi maupun kelompok masyarakat. Dengan pengelolaan objek wisata oleh pihak ketiga, pihaknya tidak akan menghitung pendapatan retribusi wisata perbulan, melainkan dalam per tahun.
Advertisement
Nantinya pihak ketiga yang mendapat kepercayaan pengelolaan pariwisata, bertanggung jawab melakukan promosi dan atraksi supaya mendapat pendapatan retribusi melebihi yang ditetapkan. "Tapi untui rincian obyek wisata mana saja yang bakal dikelola masih kami pelajari, tapi yang pasti obyek wisata itu sebelumnya dikelola kami," kata Niken, Rabu (27/3/2019).
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sendiri saat ini mengelola delapan obyek wisata, di antaranya Pantai Glagah, Pantai Trisik, Waduk Sermo, Puncak Suroloyo, Gua Kiskendo, Kalibiru dan Nglinggo-Tritis.
BACA JUGA
Untuk Pantai Glagah, pengelolaan dengan sistem pihak ketiga telah diwacanakan sejak jauh-jauh hari. Wacana ini muncul mengingat besarnya anggaran penataan pantai tersebut yang mencapai Rp68 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Advertisement
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Advertisement
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Advertisement
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Berita Pilihan
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Top Ten News Harianjogja.com, Kamis 22 Januari 2026
- Immanuel Sebut Parpol dan Ormas dalam Kasus K3, KPK: Akan Dianalisis
- Bus DAMRI Jogja-Semarang PP Cek Jadwalnya
- Pemkot Jogja Tata Rumah di Sepadan Sungai, Kurangi Risiko Banjir
- Kecelakaan Motor di Pandak Bantul, Dua Pelajar Meninggal Dunia
- DPRD DIY Dorong Perluasan Beasiswa Danais ke Banyak Kampus
- Satu Keluarga di Pandeyan Bantul Diusir Warga, Polisi Bilang Begini
Advertisement
Advertisement
