Advertisement
Pemerintah Akan Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, Ini Penjelasan Menteri PPN...
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan dokumen laporan kajian Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Indonesia yang siap diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam peluncuran dokumen kajian PRK mengatakan dokumen kajian PRK atau Low Carbon Development Initiative (LCDI) ini baru seri pertama, tapi penting untuk RPJMN 2020-2024.
Advertisement
Menurut dia, dua alasan utama dokumen RPK ini dikeluarkan karena ada keharusan melakukan pembangunan berkelanjutan dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjadi.
LCDI ini, ujar Bambang, bisa menjadi penengah dari dua mazhab yang sulit akur. Mazhab pertama menyebutkan penggunaan sumber daya alam demi mencapai pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan, sehingga masalah lingkungan dianggap sebagai penghalang.
Sedangkan mazhab kedua lebih menyerukan perlindungan lingkungan yang sangat penting di atas segalanya, sehingga dianggap sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi. Setiap kali dua mazhab ini bertemu selalu berlawanan.
“Dulu ada green growth, tapi ternyata itu tidak cukup. Maka LCDI ini bisa mendamaikan dua mazhab ini. Apalagi kondisi Indonesia dengan sumber daya alam berlimpah namun rentan bencana,” katanya, Selasa (26/3/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak boleh mengorbankan lainnya. Harus dijaga agar pertumbuhan untuk generasi selanjutnya juga tetap dapat terjadi.
Kampanye PRK ini nantinya Bambang mengatakan harus bisa menjangkau penerima hasil pembangunan rendah karbon, memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta mampu menjawab isu ekonomi, lingkungan dan sosial di saat bersamaan.
Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Gellwynn Jusuf mengatakan dukungan terhadap pembangunan rendah karbon bergulir di level nasional dan internasional sehingga akhirnya Bappenas membuat laporan kajian PRK yang analisis kebijakan, pemodelan kebijakan dalam dokumen kajian ini juga mendapat bantuan dari pihak lain.
PRK adalah proses untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam.
Dokumen kajian PRK Indonesia atau Low Carbon Development Initiative (LCDI) fase I ini, menurut dia, akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mewarnai di setiap rencana pembangunan nasional tersebut di masa depan.
Gellwynn mengatakan komitmen untuk melakukan PRK di tingkat daerah sudah ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jawa Tengah (Jateng), segera menyusul beberapa daerah lain di 2019.
Penyusunan kebijakan PRK yang dibuat untuk memperkuat pencapaian Visi Indonesia 2045 melibatkan Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono, mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Mari Elka Pangestu, co-chair Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim sekaligus Profesor Ekonomi dan Pemerintahan di London School of Economics (LSE) Lord Nicholas Stern sebagai komisioner pembangunan rendah karbon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- 26 Pelaku Prostitusi Ditangkap Polres Klaten saat Operasi Pekat Candi 2024
- Menilik Kesuksesan Kaliwedi Sragen Kembangkan Agrowisata hingga Waterboom
- BPJPH Bersama Industri dan Designer Luncurkan Indonesia Global Halal Fashion
- MWA UNS Solo Bentuk Panitia Pemilihan Rektor Periode 2024-2029, Ini Susunannya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Sultan Sampaikan LKPJ 2023, Realisasi Pendapatan Daerah Capai 99 Persen
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Tok, Paripurna DPR Akhirnya Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang
- Aksi Teror Marak di Dunia, Polri Antisipasi Serangan Terorisme Saat Lebaran 2024
- Mendag Sebut Kemendag Tak Tinggal Diam Mengetahui Perdagangan Pakaian Bekas Impor Kembali Marak
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
Advertisement
Advertisement