Diperlukan Adu Gagasan Mitigasi Bencana dalam Debat Capres Cawapres

Kondisi jembatan di Dusun Karanggeneng, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, yang ambrol, Minggu (11/11/2018). jembatan yang menghubungkan Dusun Karanggeneng dan Gabugan di Desa Donokerto, Kecamatan Turi itu ambrol diterjang banjir Jumat (9/11/2018). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
20 Januari 2019 15:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, SEMARANG - Debat calon presiden–wakil presiden Pilpres 2019 masih menyisakan empat putaran lagi. Calon-calon pemimpin bangsa ini didorong untuk mampu beradu gagasan tentang mitigasi bencana, karena Indonesia berada di ring of fire.

Bencana yang beruntun mulai dari Lombok, Palu, hingga Banten seolah menjadi titik puncak kegagapan pemerintah untuk mengantisipasinya. “Seharusnya dengan kejadian bencana mulai Palu NTB ini presiden kan getol perhatian masalah bencana [turun lansung ke lokasi]. Menteri Sri Mulyani harus mengalokasikan dana untuk membangun alat [baru] yang harus dipasang,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana, Minggu (20/1/2019).

Menurut Sarwa, banyak juga kritik-kritik hingga habis-habisan kepada pemerintah, karena alat-alat EWS (early warning system) kuno tidak pernah ada revitalisasi dengan alat-alat yang canggih. "Tapi saya seneng itu realita. Ini sudah waktunya Negara untuk memberi prioritas bahwa bencana ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dia pun mendukung dengan wacana debat capres-cawapres tentang gagasan untuk penanggulangan bencana. Apalagi, wilayah kerjanya Jawa Tengah juga tak luput dari ancaman beragam bencana mulai tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran hutan, hingga kawah gas beracun.

“Harapannya, dari para calon presiden harus sensitif pada posisi Indonesia di ring of fire. Bagaimana komitmen seorang calon presiden - wakil presiden untuk bisa mitigasi secara masif seluruh masyarakat. Terutama untuk tsunami, kemudian gunung berapi, ketiga baru yang lain. Yang mematikan kan tsunami dan gunung api,” ucapnya.

Ia meminta petugas BPBD memiliki kapasitas yang layak untuk penanganan bencana. Sebab, selama ini BPBD belum dianggap sebagai lembaga vital, sehingga personelnya terkesan asal-asalan. Hal itu diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana.

“Lembaga BPBD tolong diposisikan dan di lembaga penting. Itu faktanya. Sekarang ini kondisinya di daerah anggarannya kan masih tipis, rata-rata Jawa Tengah kalau saya rekap hanya sekira Rp3 miliar (per tahun). Bahkan ada kabupaten yang hanya Rp1 miliar,” ujarnya.

Sarwa menilai, personelnya rata-rata dikasih orang-orang yang tidak berkapasitas, orang buangan. Ini di Jawa Tengah masih kaya begitu, bayangkan kalau di luar Jawa.

"Saya selalu marah-marah juga dengan daerah-daerah, semua masih tergantung pada pusat dan provinsi. Tapi ada kabupaten yang sudah top, misalnya Kebumen itu bagus komitmennya,” katanya.

Sumber : Okezone.com