Government Shutdown Catat Rekor Terlama dalam Sejarah Negeri Paman Sam

Annisa Margrit

Minggu, 13 Januari 2019 - 16:45 WIB

Budi Cahyana

Government Shutdown Catat Rekor Terlama dalam Sejarah Negeri Paman Sam

Papan pengumuman menyatakan gedung National Archive di Washington DC, AS ditutup selama government shutdown (penutupan pemerintah) sementara diberlakukan, Sabtu (22/12/2018). - Reuters/Joshua Roberts

Harianjogja.com, JOGJA — Penutupan pemerintahan atau government shutdown di Amerika Serikat (AS) terus berlanjut dan sudah memasuki hari ke-22 pada Sabtu (12/1/2019) waktu setempat. Ini adalah shutdown terlama dalam sejarah AS. Rekor government shutdown terlama sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Bill Clinton, yang berlangsung selama 21 hari.

Sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (13/1), Presiden AS Donald Trump mendesak Partai Demokrat untuk kembali bekerja.

“Partai Demokrat harus segera kembali ke Washington dan bekerja untuk mengakhiri shutdown, sembari di saat yang sama mengakhiri krisis kemanusiaan mengerikan di perbatasan Selatan. Saya menunggu kalian di Gedung Putih!” paparnya melalui akun Twitter resminya.

Trump menyalahkan penutupan pemerintahan sementara ini kepada Partai Demokrat, yang menolak meloloskan anggaran pembangunan tembok pembatas di perbatasan dengan Meksiko. Nilai anggaran yang diajukan mencapai US$5,7 miliar.

Government shutdown ini membuat sekitar 800.000 pegawai pemerintah tidak mendapatkan gaji. Sebagian pegawai dirumahkan sementara, sedangkan sebagian lainnya tetap bekerja tapi tak dibayar.

Pegawai federal yang terkena imbas shutdown termasuk petugas Air Traffic Controllers (ATC) dan keamanan bandara. Bahkan, Miami International Airport menyatakan akan menutup salah satu terminalnya dalam beberapa hari ke depan karena kekurangan pegawai keamanan.

Banyak dari para pegawai ini yang memutuskan menjual sebagian barangnya atau meminta bantuan dari warganet untuk membantu mereka membayar tagihan.

Trump sebelumnya mempertimbangkan untuk mengumumkan deklarasi status darurat yang akan mengakhiri penutupan pemerintah ini dan memungkinkannya mendapat pendanaan untuk membangun tembok di perbatasan.

Pembangunan tembok ini merupakan salah satu poin kampanyenya yang paling utama pada Pilpres 2016.

Partai Demokrat telah meloloskan sejumlah aturan di DPR untuk membuka kembali pemerintahan tanpa memberikan pendanaan untuk tembok tersebut. Tetapi, regulasi itu tak diacuhkan oleh Senat AS, yang dikontrol oleh Partai Republik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia