Tambang CV BKS di Kulonprogo Dimediasi, Ini Penjelasan Pemda DIY
Mediasi tambang CV BKS dan warga Padukuhan Karang Kulon Progo menghasilkan titik temu. Pemda DIY menjelaskan legalitas perizinan.
Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno saat deklarasi di Kertanegara, Kamis (9/8/2018) malam. /Antarafoto-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, SEMARANG-Jika memenangi Pemilihan Presiden 2019, pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akan memberikan biaya kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
"Kita secara tegas akan hadirkan biaya kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat," kata Cawapres Sandiaga usai bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang, Senin (24/9/2018).
Menurut dia, ada hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pengelolaan dan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik.
"Kita melihat ada pengelolaan yang harus diperbaiki kedepan, biaya kesehatan itu jangan sampai membebani masyarakat dan rumah sakit. Insya Allah di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandiaga berkomitmen membenahi BPJS, sistemnya sudah bagus, penghematannya juga," ujarnya didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Cawapres Sandiaga menyoroti tunggakan BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit, terutama yang dikelola PW Muhammadiyah Jateng.
Ketua PW Muhammadiyah Jateng Tafsir menyebutkan terdapat tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar di 32 rumah sakit milik Muhammadiyah di Jateng.
"[Kita akan pikirkan] bagaimana caranya jangan sampai \'cash flow\' atau dana tunai di rumah sakit itu minim sehingga tidak bisa membeli obat dan membayar gaji, itu yang paling utama," katanya.
Terkait dengan kunjungan silaturahimnya di PW Muhammadiyah Jateng, Cawapres Sandiaga menegaskan bahwa Muhammadiyah harus netral pada Pilpres 2019.
Pasangan Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung empat partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mediasi tambang CV BKS dan warga Padukuhan Karang Kulon Progo menghasilkan titik temu. Pemda DIY menjelaskan legalitas perizinan.
KPK menyebut Ombudsman dapat melaporkan dugaan pungli di lapas dan rutan jika data lengkap, termasuk temuan di Cibinong dan Pondok Bambu.
Kementan menargetkan tambahan 600.000 sapi perah hingga 2029 untuk memperkuat produksi susu lokal dan menekan ketergantungan impor.
Partai Gema Bangsa bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Jogja membahas desentralisasi politik dan target Pemilu 2029.
Dugaan politik uang muncul di Pilur Panggungharjo. Calon lurah melapor, sementara panitia mengingatkan fakta integritas dan mekanisme penanganan.
BMKG memprakirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan pada 2–5 Oktober 2026 meski kemarau panjang masih melanda banyak daerah.