NU Minta Pemerintah Jalankan Putusan MK soal Anggaran MBG
Muktamar ke-35 NU meminta pemerintah tidak memakai anggaran pendidikan untuk MBG mulai 2027 sesuai putusan MK.
Presiden Joko Widodo. /Antara Foto-Yudhi Mahatma
Harianjogja.com, JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dan sejumlah elit politik berlambang Kakbah tersebut mendeklarasikan Sahabat Romahurmuziy Pendukung Jokowi (Sarung Jokowi).
Deklarasi dilakukan di Gedung Joang 45 di Jakarta, Minggu (19/8/2018), terlihat para relawan mengenakan kain sarung dan baju putih bertuliskan Sarung Jokowi.
Romahurmmuziy yang akrab disapa Romy juga mengenakan kain sarung berwarna putih dan hijau dipadu baju koko putih dilengkapi sorban berwarna putih bercorak kotak-kotak hijau yang disampirkan di bahu serta kopiah hitam.
Salah satu bentuk dukungan kepada Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2019, akan dibagikan sejuta kain sarung ke 14 ribu pesantren di seluruh Indonesia.
Pembagian sejuta kain sarung tersebut dilakukan karena Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi merupakan salah seorang pemimpin yang suka mengenakan sarung.
Jokowi mengumumkan pencapresannya pada Pilpres 2019 dengan menggandeng tokoh NU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma\'ruf Amin sebagai pendampingnya.
Sembilan partai politik pendukung Joko Widodo menyepakati nama Koalisi Indonesia Kerja dalam kontestasi politik Pilpres 2019.
Sebanyak sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Golkar, Hanura, PPP, PKB, PKPI, Perindo, dan PSI.
Selain partai politik pendukung, sejumlah relawan baik dari pusat maupun daerah juga sudah menyatakan dukungannya kepada pasangan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Muktamar ke-35 NU meminta pemerintah tidak memakai anggaran pendidikan untuk MBG mulai 2027 sesuai putusan MK.
Kejagung menyita aset bos PT QSS Sudianto alias Aseng senilai Rp338,35 miliar terkait dugaan korupsi pertambangan bauksit.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Komnas HAM membentuk tim proyustisia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996.
DPT Pilur Gunungkidul ditetapkan 120.887 pemilih. Coblosan serentak di 31 kalurahan digelar 26 September 2026.
Presiden Prabowo dijadwalkan menutup Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Senin (31/8/2026), sekaligus menerima KTA NU.