Advertisement
Mensos Instruksikan Kebutuhan Dasar untuk Korban Gempa Segera Disalurkan
Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Sosial Idrus Marham memerintahkan jajarannya di lapangan untuk segera menyalurkan kebutuhan dasar bagi korban gempa bumi di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Senin dini hari saya mendengar laporan warga di Lombok Utara meninggalkan rumah dan bertahan di tanah lapang dan di persawahan tanpa alas tidur dan tanpa atap. Untuk itu pagi ini saya tekankan betul-betul kepada tim yang berada di lapangan untuk mendata mereka dan segera menyalurkan kebutuhan dasarnya," kata Mensos dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/8/2018).
Advertisement
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa mulai disalurkan.
Di antarnya selimut, tenda, makanan siap saji, serta yang sangat penting dilakukan adalah memberikan layanan pemulihan trauma kepada warga.
"Kondisi psikologi warga sangat terguncang dan mereka memerlukan pendampingan. Tim Tagana NTB dan Bali telah kami instruksikan untuk memberikan layanan psikosial. Kami juga telah instruksikan Tagana Jawa Timur untuk bersiap untuk diberangkatkan ke lokasi gempa. Kami pantau dulu hasil asesmen Senin ini untuk menentukan langkah selanjutnya," katanya.
Dirjen mengatakan Kampung Siaga Bencana di NTB dan Bali juga telah diterjunkan untuk membantu korban gempa. Warga yang menjadi anggota KSB adalah masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana sehingga keberadaan mereka sangat membantu.
"KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pemerintah sangat terbantu dengan adanya KSB karena mereka dapat melakukan evakuasi secara mandiri, mendirikan dapur umum, melakukan pendataan warganya dan menyalurkan bantuan. Mereka adalah unsur penting dalam penanggulangan bencana," kata Harry.
Kemensos juga mengerahkan seluruh personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
Advertisement
Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
Advertisement
Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Bakal Bergabung dengan Ratusan Orang untuk Aksi Hari Buruh
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
- Wapres Ma'ruf Amin Segera Temui Gibran, Ini yang Akan Dibahas
- Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ajukan Praperadilan, KPK: Silahkan, Itu Hak Tersangka
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
- Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Prabowo: Tinggalkan Sakit Hati
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement
