Serangan Koalisi AS ke Suriah Bisa Mengganggu Subsidi BBM di Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak serangan Amerika Serikat ke Suriah terhadap perekonomian. Meski produksi minyak Suriah kecil dan tidak cukup signifikan kontribusinya terhadap pasokan minyak global, serangan tersebut berpeluang besar mengganggu subsidi bahan bakar oleh pemerintah.

“Produksi minyak Suriah terus menurun tapi dampaknya besar sebab melibatkan negara-negara penentu harga minyak dunia. Ini yang kita wajib waspadai bagi perekonomian domestik dan utamanya subsidi,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia melalui keterangan resmi, Senin (16/4/2018).

Bahlil mengatakan, Suriah bukan pemain utama minyak dunia. Pada era kejayaannya sekitar 2000-an, produksi minyak Suriah bahkan hanya sekitar 520.000 barel per hari, atau setara 0,6% produksi minyak dunia. Hal yang sama dengan produksi gas hanya sekitar 5,5 miliar meter kubik per tahun pada 2010 dan saat ini terus menurun.

Meski demikian, dampak konflik Suriah tak bisa dipandang enteng. Pasalnya, konflik di negara tersebut telah melibatkan negara-negara besar dan negara-negara pengekspor minyak utama dunia.

Sejalan dengan pernyataan Bahlil, harga minyak mentah dunia melonjak 3% pada perdagangan akhir pekan kemarin, seusai Amerika Serikat melepas 59 rudal Tomahawk ke pangkalan udara pemerintah Suriah.

Sejumlah pihak khawatir serangan AS melebar ke negara-negara kaya minyak di Teluk. Harga minyak mentah berjangka Brent International ditutup naik 35 sen menjadi US$55,24 per barel.

Brent mencapai sesi tinggi sebesar US$56,08 per barel tidak lama setelah serangan rudal AS diumumkan. Untuk pekan ini, Brent telah naik 4,4%. Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) melonjak 54 sen menjadi US$52,24 per barel, dan sempat menyentuh angka US$52,94 per barel usai serangan rudal Tomahawk.

Di Indonesia, harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP) sempat naik pada Januari 2018 yang mencapai level lebih dari US$60 per barel. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari asumsi harga ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar US$48 per barel.

Kenaikan harga minyak tidak selamanya negatif terhadap APBN sebab penerimaan negara dari pajak dan PNBP dari sektor minyak dan gas secara umum akan meningkat.

“Namun, pemerintah perlu mewaspadai pos belanja negara, berpotensi menaikkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 kilogram, dan serta listrik. Apalagi listrik kita masih banyak menyerap energi fosil,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bahlil mengatakan, Pertamina dan PLN harus waspada dan kedua BUMN semestinya mempersiapkan protocol of crisis bila sewaktu-waktu harga minyak terus melonjak.

Lebih lanjut, dia menyatakan serangan AS tersebut ditanggapi dengan menurunnya produksi minyak dua negara penghasil utama yakni Irak dan Venezuela.

“Negara-negara ini malah mengurangi produksi sebesar 1,5 juta barel per hari. Produsen minyak non-OPEC, Kanada malah mengurangi produksinya sebab kilangnya yang besar terbakar,” ujar Bahlil.

Menurutnya, kondisi itu dikhawatirkan bisa memicu kepanikan sehingga permintaan (demand) minyak dunia meningkat tajam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia