Advertisement
LAPAS SLEMAN DISERBU: Menhan: Kasus LP Cebongan Bukan Pelanggaran HAM
Advertisement
http://www.harianjogja.com/baca/2013/04/11/lapas-sleman-diserbu-menhan-kasus-lp-cebongan-bukan-pelanggaran-ham-395869/menhan-3" rel="attachment wp-att-395870">http://images.harianjogja.com/2013/04/Menhan1.jpg" alt="" width="456" height="349" />
JAKARTA-Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro berpendapat kasus penembakan 4 tahanan oleh 11 oknum Kopassus di LP Cebongan bukan pelanggaran HAM. Dengan begitu, tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan Militer.
Advertisement
"Dewan Kehormatan Militer tidak perlu dibentuk karena tindak pidana ini dilakukan prajurit dan bintara. Ini bukan pelanggaran HAM karena tidak ada kebijakan dari pimpinan dalam kasus Cebongan ini," kata Purnomo.
Hal ini disampaikan Purnomo dalam jumpa pers di kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013).
Menhan menjelaskan, pelanggaran HAM terjadi apabila ada pembantaian atau genosida yang dilakukan secara sistematik sebagai kebijakan pimpinan.
"Dalam kasus ini (Cebongan), kami tidak sependapat dikatakan sebagai pelaggaran HAM," ujar dia.
Purnomo ingin sistem pertahanan dilengkapi dengan UU Hukum Disiplin Militer yang menjamin hak pimpinan dan hak prajurit untuk melakukan pembinaan.
"Kalau dari sektor kami posisinya cukup jelas bahwa pengadilan HAM tidak diperlukan, itu pemikiran dari sektor pertahanan. Walaupun masih dalam proses penyidikan tapi dari tim penyidik dari Pangdam Diponegoro sudah jelas tidak ada perintah dari atasan," papar Purnomo.
Simak berita selengkapnya:http://digital.solopos.com/file/11042013/"> http://digital.solopos.com/file/11042013/
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026 Capai Rp911 Miliar
Dakwaan Jaksa: Polisi Wanita Aniaya Suami hingga Tewas
Warga Diimbau Jauhi Air Cisadane Seusai Kebakaran Gudang Kimia
Pemerintah Siapkan Skema APBN untuk Bayar Utang KCJB Rp1,2 T per Tahun
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
Advertisement
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Advertisement
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Banyak Bangunan Sleman Belum Ber-PBG, Risiko Keselamatan Mengintai
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- MAN 2 Yogyakarta Siap Dikukuhkan WBK KemenPANRB
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Operasi Keselamatan Progo 2026, Ribuan Pelanggar Kena Tegur
- Bank Jateng dan Pemkab Pemalang Perkuat Sinergi Pembangunan
- AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
- February Sweet Deals Honda, Subsidi hingga Jutaan Rupiah
- PSS Sleman Genjot Latihan Jelang Putaran Ketiga
Advertisement
Advertisement
