Arief Poyuono Ajak Pemilih Prabowo Boikot Pemerintah & Tak Bayar Pajak

Harianjogja.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyerukan semua pemilih pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak membayar pajak. Sebab, menurut dia, pemerintahan baru yang akan dibentuk berdasarkan hasil Pilpres 2019 tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (15/6/2019).

Arief menuturkan seluruh pendukung paslon 02 dipersilakan melakukan gerakan diam seribu bahasa. Para pendudukung dan pemilih Prabowo-Sandi, lanjutnya, tidak perlu melayangkan kritik apapun terhadap pemerintahan yang menurutnya tidak konstitusional.

"Kamilakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini," ungkapnya.

Dengan menolak membayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, Arief juga meminta agar anggota DPR RI Gerindra dan Parpol Koalisi Adil-Makmur tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024.

Menurutnya, kelak negara lain juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. "Ini penting dilakukan agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan," tuturnya.

Arief tidak menjelaskan apakah pemilih 02 yang tidak membayar pajak boleh menggunakan layanan publik yang dibiayai dari uang pajak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia