MK Bacakan Putusan Syarat Pendidikan Gibran Malam Ini
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said. /Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA-- Jika ada kelompok masyarakat sipil dan pihak independen yang mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) dugaan kecurangan pemilu, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan pihaknya menyambut baik.
"Kami menilai baik kalau TPF dibentuk pihak-pihak yang independen sehingga bisa diberi akses dan mencari fakta ke seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, Polri dan BIN," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Dia mengatakan selama ini Kepolisian dan BIN dipersepsikan melakukan berbagai operasi yang menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga kalau tidak bisa dibuktikan TPF, akan menjadi dugaan-dugaan yang tidak sehat.
Sudirman menilai dugaan kecurangan pemilu itu menjadi perhatian masyarakat karena itu TPF bisa beranggotakan para cendekiawan, orang-orang berintegritas dan dipercaya publik bahkan kalau perlu ada pemantau dari luar negeri.
"Dan apabila kami diajak partisipasi, kami akan ikut untuk mendukung tim tersebut," ujarnya.
Sudirman juga mengungkapkan bahwa wacana pembentukan TPF tersebut sejauh ini sudah mendapat "lampu hijau" dari sejumlah lembaga yang terlibat dalam pemilu 2019 seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menilai kalau TPF terbentuk maka bukan hanya lembaga pemilu yang terakreditasi baik namun juga seluruh pihak yang berpartisipasi.
"Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun karena ini juga cara terbaik untuk membuat \'cleaning house\'," katanya.
Dia mengatakan, upaya pembentukan TPF ini tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara pemilu 2019 yang saat ini masih berlangsung.
Menurut dia, perhatian BPN Prabowo-Sandi pada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistematis dan masif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
MK tak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara.
Kapolda Jateng Roy Hardi Siahaan memerintahkan polisi menindak tegas narkotika, begal, perampokan, dan curanmor yang meresahkan masyarakat.
Kasus ISPA di Sleman mencapai 13.313 hingga September 2026. Kemarau dan pembakaran sampah meningkatkan paparan debu serta polutan.
Formula UMP 2027 belum berubah. Kemnaker menyebut PP 51/2023 masih menjadi acuan karena UU Ketenagakerjaan punya masa peralihan.
Prabowo memuji kinerja Satgas PKH yang telah menyetorkan Rp52 triliun ke negara selama dua tahun pemerintahan.