Ketidakpastian Global Meningkat, Pemerintah Lebih Hati-hati

Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan pemerintah kini lebih berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang dihasilkan seiring dengan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono pada sambutannya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (10/4/2019).

"Ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam, menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat," ujarnya.

Susiwijono menerangkan bahwa kondisi ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam tersebut dapat dilihat dari sejumlah indikator di antaranya seperti dikutip dari beberapa lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF, yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019.

World Bank menurunkan dari 3,0% menjadi 2,9% sedangkan IMF menurunkan proyeksinya dari 3,7% menjadi 3,5%, kemudian 3,3%.

Lalu pada Maret 2019, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6% menjadi 3,3%. Perlambatan ekonomi juga diprediksi terjadi di kawasan Asean-5 pada 2019, dari 5,2% menjadi 5,1%.

“Penyebab perlambatan tersebut diantaranya berasal dari perang dagang AS – China yang masih berlanjut, normalisasi suku bunga, isu Brexit, fluktuasi harga komoditas, dan lain-lain,” ujarnya.

Pada 2018, ujar Susiwijono, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% yoy. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,03% ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi kualitas yang semakin membaik sebagaimana tecermin dari inflasi yang rendah, menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Rasio Gini [derajat ketidakmerataan distribusi penduduk],” ucapnya.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.

“Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing dengan mendorong ekspor dan investasi,” kata Sesmenko.

Sementara dalam jangka pendek, lanjutnya, pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan, pengembangan program vokasi, dan pengembangan pariwisata.

Selain itu, tuturnya, ada kebijakan peningkatan ekspor yang dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar.

Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia