Defisit Dagang Membengkak, Uni Eropa Negosiasi dengan China
Uni Eropa dan China menyepakati aturan perdagangan untuk mengendalikan ekspor mobil listrik, mempermudah ekspor tanah jarang, dan menekan defisit dagang.
Ilustrasi PNS/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan banyak ASN yang tidak sadar telah melanggar aturan netralitas ASN ketika menggunakan media sosial.
"Banyak ASN yang tidak tahu bahwa ada gambar yang sarat akan kampanye, kemudian dia like di Facebook. Like di Facebook itu sudah dianggap keberpihakan untuk (paslon tertentu)," kata Komisuoner (KASN), Waluyo Martowiyoto, usai sosialisasi implementasi Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilpres 2019 di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019).
Waluyo mengatakan contoh di atas adalah kasus pelanggaran tapi ketika dilakukan pemeriksaan kepada ASN yang terkait, mereka mengatakan tidak tahu jika hal itu adalah pelanggaran. "Kan kasihan ketika ada ASN yang melanggar tapi karena ketidaktahuan," ujarnya.
Oleh karena itu Waluyo menekankan pentingnya pemahaman akan netralitas ASN serta rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam menerapkan netralitas.
"Tugas kita untuk mengingatkan netralitas, mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu tapi masih nekat melanggar ya maaf kita sikat," katanya.
Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menerangkan, netralitas tersebut tertuang pada UU No.5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “ASN tetap punya hak pilih. Tapi tidak boleh pro aktif menyarankan kepada salah satu calon pemimpin,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Uni Eropa dan China menyepakati aturan perdagangan untuk mengendalikan ekspor mobil listrik, mempermudah ekspor tanah jarang, dan menekan defisit dagang.
KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5%-9,5% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kapolri Suyudi Ario Seto kembali mutasi pejabat Polri. Kombes Suhasto menggantikan Brigjen Ade Safri sebagai Dirtipideksus Bareskrim.
Telkom mempercepat program streamlining 50 entitas anak usaha untuk menyederhanakan portofolio, memperkuat bisnis inti, meningkatkan efisiensi.
Pemkab Gunungkidul menaikkan target PAD wisata 2026 menjadi Rp63,2 miliar setelah realisasi pendapatan mencapai Rp56,5 miliar.
DPRD DIY mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 untuk mengukur kompetensi dan meningkatkan mutu pembelajaran.