13.000 SPPG Terdampak Moratorium, DPR Akan Pertemukan Pengelola dengan BGN
DPR akan mempertemukan pengelola SPPG dengan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10) membahas moratorium dapur MBG.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai politik peserta Pemilu 2019 melaporkan dana kampanye mereka. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan sumbangan dana kampanye yang diperoleh partainya sebesar Rp12,4 miliar, lebih banyak digunakan untuk pengadaan mobil "branding" yang ditempatkan di seluruh wilayah.
"Sumbangan dana kampanye kelihatan banyak digunakan untuk mobil \'branding\'," kata Baidowi di Jakarta, Kamis (3/1/2019).
DPP PPP telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU sebesar Rp12,4 miliar, pada Rabu (2/1/2019).
Dia mengatakan mobil "branding" itu bisa digunakan untuk mengangkut logistik partai ke daerah-daerah pelosok sekaligus sosialisasi partai.
Menurut dia, sebenarnya sosialisasi partai kepada masyarakat lebih efekif menggunakan iklan televisi dibandingkan menggunakan mobil "branding".
"Kalau sosialisasi parpol lebih efektif menggunakan iklan televisi, namun belum waktunya dan biayanya sangat mahal," ujarnya.
Menurut dia, sumbangan dana kampanye tersebut juga digunakan untuk membuat Alat Peraga Kampanye (APK) dan juga sosialisasi partai.
Dia mengatakan besaran pengeluaran untuk mobil "branding", APK, dan sosialisasi relatif sama serta tidak jauh berbeda, namun untuk mobil "branding" lebih banyak alokasinya.
Selain itu menurut Baidowi, LPSDK yang disampaikan PPP ke KPU berasal dari badan usaha, calon anggota legislatif (caleg), dan perorangan sesuai ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihah Umum (Pemilu).
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (2/1) telah menerima seluruh Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik dan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
LPSDK DPP PPP yang dilaporkan ke KPU senilai Rp12,4 miliar, dan untuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai tersebut sebesar Rp510 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR akan mempertemukan pengelola SPPG dengan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10) membahas moratorium dapur MBG.
BGN menemukan yayasan meminta setoran per ompreng kepada mitra MBG. Sudaryono menyebut praktik tersebut bermula dari kepemimpinan sebelumnya.
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.
Tiga pos Damkar Sleman sudah berdiri, tetapi Pos Damkar Prambanan belum beroperasi karena terkendala SDM dan sarana prasarana.
Veda Ega Pratama menempati posisi kedelapan sesi latihan Moto3 Jepang di Sirkuit Motegi dengan catatan waktu 1 menit 55,597 detik.
Kejagung mengungkap dugaan peran Budi Utomo dalam pengadaan motor listrik MBG. Dari rencana 21.000 unit, hanya 2.117 unit terealisasi.