AS Cabut Lebih dari 6.000 Visa Terkait Wisata Melahirkan
AS mencabut lebih dari 6.000 visa WNA yang terlibat wisata melahirkan atau birth tourism untuk mendapatkan kewarganegaraan AS bagi anak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke Pasar Anyar di Tangerang, menunggangi motor costum W175 beraliran tracker pada Minggu (4/11/2018) ini. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA - Menjelang Pemilu 2019, aktivitas dan pernyataan para politisi menjadi sorotan. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan multitafsir yakni terkait politik genderuwo. Ucapan itupun kini ramai diperbincangkan oleh banyak pihak. Lawan politik pun ikut menggoreng isu tersebut.
Wasekjen Partai Hanura Tri Dianto menegaskan, sosok genderuwo tak perlu dicari. Dalam dunia politik, Tri menyebut hantu yang identik dengan cerita rakyat itu adalah seorang politikus Indonesia yang kerap menebarkan ketakutan kepada rakyat Indonesia.
"Yang penting kan inti pesannya. Jadi ya siapa saja politisi yang cara kerjanya bikin takut rakyat, nyebar ketakutan di tengah masyarakat, bikin gangguan rasa aman dan damai, ya itulah politisi genderuwo," kata Tri kepada Okezone, Selasa (13/11/2018).
Tri menekankan, maksud orang nomor satu di Indonesia melontarkan pernyataan itu adalah dengan tujuan untuk menciptakan iklim perpolitikan yang sehat.
Menurut Tri, politikus yang sering menebarkan kebencian tidak baik bagi proses demokrasi Indonesia. Seharusnya, kata Tri, seorang politikus itu harus kerja konkret dan menyampaikan pesan politik yang damai.
"Bukan malah bikin rakyat takut dan resah. Jadi politisi genderuwo itu bisa datang dari partai apa saja," tutur Tri.
Disisi lain, Tri menegaskan, pernyataan Jokowi itu tidak bermaksud untuk hanya menyinggung satu kelompok atau lawan politiknya semata. Tetapi, kepada seluruh politikus yang menebarkan kecemasan di tengah masyarakat.
"Makanya tak usah ada yang tersinggung dan baper. Jangan-jangan yang tersinggung itulah genderuwonya," tutup Tri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : okezone.com
AS mencabut lebih dari 6.000 visa WNA yang terlibat wisata melahirkan atau birth tourism untuk mendapatkan kewarganegaraan AS bagi anak.
DPKPAD Bantul menggelar lelang kendaraan dinas bekas hingga alat berat dalam kondisi scrap pada 16 November 2026. Harga limit mulai Rp1,3 juta.
Kemnaker memberi waktu hingga Oktober 2027 bagi perusahaan untuk mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke Dana Cadangan Pesangon.
BMKG memprakirakan Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja hujan ringan pada Sabtu 14 November 2026. Simak suhu dan kelembapan tiap wilayah.
SIM Keliling Jogja Sabtu 14 November 2026 hadir di Alun-Alun Kidul pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB. Simak jadwal dan syarat perpanjangan SIM.
Pengelolaan keuangan, pengurusan perizinan, hingga pemahaman terhadap keuntungan usaha juga menjadi faktor penting agar bisnis dapat bertahan dan berkembang.