Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Presiden Joko Widodo tampil beda saat menerima sebanyak 272 siswa dan siswi OSIS SMA berprestasi di seluruh Indonesia. /Suara.com-Dwi Bowo Raharjo
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Jokowi mulai menyiapkan teknis pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Presiden RI Joko Widodo akan mengundang dan mengumpulkan kembali para sekjen partai politik pendukungnya untuk membahas teknis pendaftarannya ke KPU sebagai capres.
"Nanti dalam waktu dekat, kalau enggak besok malam atau Kamis malam, Presiden akan mengundang ketua umum dan sekjen partai," kata kader sekaligus mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Ia mengatakan bahwa pada Jumat (10/8/2018) menjadi batas terakhir waktu pendaftaran capres/cawapres di KPU.
Namun, Pramono menegaskan bahwa hanya Jokowi yang mengetahui kapan tepatnya beliau akan mendaftar ke KPU.
"Karena hari Jumat sudah hari terakhir, mengenai hari Jumat mendaftarnya jam berapa? Nanti Presiden yang mengetahui," katanya.
Pramono sekaligus menegaskan bahwa sampai saat ini parpol koalisi pendukung Jokowi masihlah solid.
Menurut dia, tidak ada satu pun parpol yang menyatakan atau berniat untuk mundur, semuanya masih satu suara sebagaimana kesepakatan dalam pertemuan antara Jokowi dan para sekjen parpol pendukung beberapa waktu lalu.
"Enggak ada yang mau mundur karena seperti pertemuan para sekjen kemarin sudah solid," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.