PKS Nilai Impor Garam Dilematis

Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera menyoroti masalah kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah. PKS menilai kebijakan itu dilematis karena dibutuhkan industri namun memukul industri garam di daerah.

"Kami meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi agar memperhatikan kebijakannya. Kebijakan mengimpor garam ini sangat dilematis," kata Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Presiden PKS mengemukakan hal tersebut ketika menemui petani garam di Desa Pecangaan, Batangan, Pati, Jawa Tengah yang mengeluhkan kebijakan impor garam yang telah diputuskan. Di Pati, Sohibul Iman sempat memborong 1 ton garam petani dengan harga Rp 2.200/kg.

Meskipun diakuinya pembelian 1 ton garam itu tidak banyak artinya, namun dia berharap tindakannya itu bisa mengurangi dampak kerugian akibat turunnya harga jual garam karena adanya garam impor yang dijual dengan kisaran harga Rp1.500/kg. "Jika dijual sesuai harga jual garam impor di pasaran tentu merugikan," ujarnya.

Karena itulah Sohibul Iman memborong garam lokal demi membantu meringankan beban pengepul garam petani sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, kata dia, garam yang ia beli tersebut akan dibagikan kepada masyarakat Desa Pecangaan agar digunakan untuk kepentingan usaha skala rumah tangga, khususnya pengrajin ikan asin.

Menyadari ancaman terhadap kelangsungan usaha petani garam lokal akibat kebijakan impor garam itu, Sohibul Iman meminta pemerintahan lebih serius memperhatikan nasib petani dan petambak garam. Apalagi, ia mendengar dari keluhan petani garam bahwa ada garam impor untuk keperluan industri tetapi juga bisa beredar di pasar sebagai garam konsumsi.

Sohibul Iman menginginkan impor garam industri itu dijaga ketat oleh pemerintah agar tidak ada yang diselundupkan untuk garam konsumsi di pasar-pasar. Ia berpendapat permasalahan saat ini adalah persoalan produktivitas dan kurangnya lahan yang dapat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan garam setiap tahunnya.

Sebelumnya, sebanyak 10 industri pengolahan garam berkomitmen menyerap garam produksi 105 petani di dalam negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang Penyerapan Garam Rakyat. "Saya mengapresiasi para industri dan petani garam atas sumbangsih kepada Indonesia, khususnya pada sektor pergaraman nasional dalam ketahanan industri dan pangan nasional," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Airlangga menyampaikan, kebutuhan garam nasional pada 2018 diperkirakan sekitar 4,5 juta ton, terdiri 3,7 juta ton kebutuhan industri dan 800.000 ton konsumsi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menginginkan agar harga garam domestik yang dihasilkan oleh petambak garam di berbagai daerah jangan sampai jatuh hanya karena impor garam.

Viva Yoga Mauladi mengingatkan bahwa petani petambak garam sudah bekerja dengan keras dan menunggu lama agar bisa memanen garam sehingga jangan sampai saat panen harga malah anjlok. Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional. Politikus PAN itu mengingatkan, sesuai UU No. 7/2016, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Solopos