Top Ten News Harianjogja.com Edisi Selasa 6 Oktober 2026
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Selasa (6/10/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis.
Sekolah-sekolah itu diberikan waktu hingga Senin (12/2/2018) malam
Harianjogja.com, JOGJA-Panitia Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengundur waktu jatuh tempo pelaksanaan dan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) yang berada di bawah kendali panitia pusat SNMPTN. Penyebabnya, masih banyak sekolah yang belum melakukan finalisasi PDSS. Panitia Lokal (Panlok) DIY sendiri, telah mengidentifikasi ada 66 sekolah yang belum melakukan finalisasi.
Panlok DIY dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Margana menyatakan, sesuai dengan keputusan dari panitia pusat, untuk pengisian PDSS diundur hingga Senin (12/2/2018) sampai pukul 23.59 WIB karena masih banyaknya sekolah yang belum melakukan pengisiqn data PDSS.
Secara nasional jumlah sekolah yang belum mengisi tersebut mencapai 8.224 sekolah. Setelah diidentifikasi Panlok DIY menemukan ada 66 sekolah di DIY yang belum mengisikan data dari total 429 sekolah. "Banyak yang belum mengisi [PDSS], seluruh DIY, ada 429 sekolah belum mengisi 66 [sekolah]," terangnya, Sabtu (10/2/2018) malam.
Margana mengimbau kepada 66 sekolah di DIY yang belum mengisi PDSS agar memanfaatkan sisa waktu yang tersedia hingga Senin (12/2/2018) malam. Agar para siswa yang berminat masuk ke PTN melalui SNMPTN dapat terakomodasi dengan baik. "Kami mengimbau sekolah-sekolah di DIY yang belum melakukan pengisian PDSS SNMPTN, untuk segera mengisi dan melakukan finalisasi data sampai hari Senin malam," ungkap Guru Besar Linguistik UNY ini.
Ia menambahkan, setelah pengisian PDSS selesai, maka siswa dan sekolah akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran yang akan dimulai pada 21 Februari hingga 6 Maret 2018. Saat pendaftaran itulah, sekolah dapat memasukkan jurusan dan kampus sesuai pilihan siswa. Oleh sebab itu, pada tahap pengisian PDSS ini belum dapat dideteksi jumlah calon pendaftar yang final memilih untuk masuk ke suatu perguruan tinggi.
Setelah pendaftaran, barulah panitia pusat akan melakukan seleksi selama satu bulan yang dimulai dari 14 Maret sampai 14 April 2018 lalu hasil seleksi dirilis pada 17 April 2018. "Untuk saat ini belum terdeteksi jumlah pendaftar ke tiap perguruan tinggi mana saja," ujarnya.
Ketua Panitia Pusat SNMPTN Ravik Karsidi menyatakan, berdasarkan identifikasi dari berbagai menu bantuan yang disediakan panitia pusat, kendala yang dihadapi sekolah dalam melakukan pengisian dan finalisasi PDSS antara lain, perubahan akreditasi sekolah, nomor pokok sekolah nasional (NPSN) hingga lupa password. Sekolah yang belum mengisi data pada PDSS paling banyak di Jawa Barat dengan total 1.397 sekolah, Jawa Timur ada 1.118 sekolah, Jawa Tengah terdeteksi 830 sekolah, Sumatera Utara ada 588 sekolah disusul Banten 409 sekolah.
Dari data statistik perkembangan PDSS sampai tanggal Jumat (9/2/2018) malam, yang telah mengisi PDSS sebanyak 17.889 sekolah. Adapun yang sudah melakukan finalisasi sebanyak 10.152 sekolah dengan jumlah siswa yang datanya telah diisikan sebanyak 2.293.513.
"Sedangkan siswa yang telah melakukan verifikasi pada PDSS sebanyak 648. 104. Sampai pada tanggal 9 Februari 2018 [Jumat 9/2], masih ada sekolah yang belum mengisikan data, non aktif sebanyak 8.224 sekolah," terangnya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Selasa (6/10/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis.
Jokowi bertemu Prabowo di Kertanegara pada 6 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung tertutup dan berdekatan dengan putusan MK soal Gibran.
Harga cabai rawit di Gunungkidul tembus Rp75.000 per kg. Pasokan menipis setelah petani melewati puncak panen.
iPhone 18 Pro dan Pro Max resmi masuk Indonesia melalui iBox. Pre-order mulai 7 Oktober 2026, harga mulai Rp27,499 juta.
DPR mendukung audit forensik pengelolaan keuangan haji dan menyoroti transparansi dana haji serta skema BPIH 2027.
DPR menggelar uji kelayakan terhadap 15 calon Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 pada Rabu, 7 Oktober 2026.