Telan Rp7 Miliar, Dana UN akan Diambilkan dari BOS

Tahun sebelumnya, anggaran UN sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN murni

Harianjogja.com, JOGJA-Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP dan SMA/SMK di seluruh DIY diperkirakan akan menelan dana Rp7 miliar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sebagian dana UN tersebut akan diambilkan dana dari bantuan operasional sekolah (BOS).

Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pihaknya mulai menyosialisasikan terkait penganggaran ujian nasional yang di 2018 sepenuhnya dilaksanakan dengan basis komputer atau UNBK. Mengingat tahun ini ada perubahan pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya, anggaran UN sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN murni.

Namun di 2018 ini, daerah juga diberikan beban untuk menanggung dana tersebut, terutama dengan memanfaatkan dana BOS yang tersalurkan ke sekolah. Tetapi anggaran itu tidak sepenuhnya diambilkan dari BOS, melainkan masih didukung dana dari pusat melalui pos lainnya.

"Adanya perubahan ini sudah mulai kami sosialisasikan ke sekolah. Tahun akan dibantu juga pakai dana BOS," terangnya kepada Harianjogja.com, Sabtu (27/1/2018).

Baskara Aji mengatakan, total anggaran UN 2018 untuk jenjang SMP dan SMA/SMK seluruh DIY sekitar Rp7 miliar. Anggaran itu diambilkan dari berbagai pos seperti dana BOS untuk beberapa keperluan tertentu, dari APBN melalui dana dekonsentrasi. Ia memastikan, khusus untuk pengadaan soal sepenuhnya ditanggung melalui APBN.

Kebutuhan anggaran itu lebih banyak digunakan untuk honorarium seperti membayar honor pengawas, honor proktor hingga teknisi yang terlibat dalam mengamankan komputer untuk mendukung pelaksanaan UNBK. "Kalau ditotal sekitar Rp7 miliar itu, memang lebih banyak untuk honorarium. Karena penyusun soal juga harus ada anggaran," ujarnya.

Aji mengakui anggaran itu jauh lebih menghemat daripada saat UN masih digelar secara manual karena harus melakukan pengadaan soal dalam bentuk kertas. Selain itu distribusi soal atau pengamanan soal juga membutuhkan dana yang lebih besar saat UN digelar masih manual. Namun, dalam proses pembuatan soal UNBK tersebut tetap membutuhkan dana karena harus membayar tim perumus soal yang sepenuhnya ditanggung pusat.

"Ya, paling tidak ada selisih dari awalnya harus membayar penggandaan soal, sekarang tidak perlu lagi karena pakai komputer," kata dia.

DIY memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) guru yang dimintai bantuan oleh pusat dalam menyusun soal UN. Akan tetapi, penyusun soal tersebut tidak tahu menahu soalnya yang dikerjakan akan dipakai atau tidak. "Rata-rata biasanya, nggak mungkin juga [UN] dibuat oleh orang Jogja lalu akan dikeluarkan dalam UN di Jogja, pasti akan dipakai di daerah lain," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.