KURIKULUM 2013 : Pengadaan Buku Rp6,8 Miliar Terancam Batal

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pengadaan buku kurikulum 2013 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul terancam gagal. Nilai proyek sebesar Rp6,8 miliar tersebut terancam akibat terkena dampak dari molornya pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD.

Meski demikian, pihak Disdikpora masih menyimpan optimisme pengadaan buku tersebut dapat terlaksana sebelum anggaran 2014 ditutup. Sebab, proses lelang langsung diurusi oleh pusat, sementara daerah hanya mengurusi nilai kontrak pengadaan dengan rekanan pemenang tender.

Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengatakan secara tidak langsung molornya pembentukan alkap berdampak terhadap pengadaan buku di dinas. Pasalnya, anggaran untuk membeli buku kurikulum 2013 sebesar Rp6,8 miliar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014. Sementara itu, hingga saat ini anggaran tersebut urung dilakukan pembahasan sama sekali.

“Mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa menunggu dan berharap APBD Perubahan 2014 segera diketok, sehingga kami bisa mengadakan buku-buku itu. Jangan sampai kejadian di 2010 dan 2011 terulang lagi,” kata Bahron saat dihubungi Harianjogja.com, Minggu (12/10/2014).

Dia menjelaskan pengadaan buku kurikulum 2013 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukan dalam anggaran perubahan 2014. Sedangkan, pengadaan buku ajar 2013 terbagi dalam dua termin, yakni pengadaan buku di semester pertama dan kedua. Untuk termin pertama, seluruh pengadaan langsung ditangani oleh kementrian. Sedangkan, pengadaan di semester kedua, kabupaten-kota diberi kewenangan mengadakan buku-buku tersebut.

Meski mendapatkan kewenangan untuk pengadaan, sambung Bahron, disdikpora tidak memiliki kewenagan penuh, karena hanya sebatas mengurusi masalah nilai kontrak buku. Sementara, masalah lelang masih ditangani di pusat. Hal itu pulalah yang meningkatkan keyakinan dinas, jika pengadaan buku akan selesai tepat waktu.

“Kami hanya mengurusi berapa jumlah buku yang akan dicetak dan berapa total nilai kontrak dengan pemenang tender. Kami belum tahu siapa pemenangnya, namun besok [hari ini] diundang ke Jakarta untuk membahas kelanjutan masalah lelang buku,” ungkap mantan Kepala Bidang Pendidikan Menegah itu.

Bahron menambahkan kegagalan pengadaan, bukan hal baru di Disdikpora Gunungkidul. Pasalnya, di tahun anggaran 2010 dan 2011 juga mengalami hal yang sama. “Kami masih memiliki harapan supaya pengadaan buku-buku itu dapat direalisasikan. Namun, andaikata gagal, kami terpaksa memasukan anggaran tersebut di anggaran 2015,” kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PAN Dodi Wijaya mengatakan, kinerja dewan belum bisa maksimal karena terkendala pembentukan alkap dewan. Padahal, penyusunan alkap salah satu faktor penting penunjang kinerja wakil rakyat.

“Kami belum bisa bekerja, karena alat kelengkapannya belum ada. Kalau itu bisa segera dibentuk, maka kami bisa langsung bekerja. Tapi, kalau masih seperti ini maka kami tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Dodi saat dihubungi kemarin.

Dia mengakui draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penempatan Anggaran Sementara(KUA-PPS) APBD Perubahan 2014 sudah berada di meja masing-masing anggota dewan. Namun, dikarenakan belum terbentuknya alkap membuat dokumen tersebut menumpuk di masing-masing fraksi. “Bagaimana mau kerja, wong kelengkapannya saja belum ada. Saya hanya bisa berharap alkap bisa segera dibentuk, dan kita bisa langsung bekerja. Sebab, sudah banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.