Kepala BGN Jawab Desakan Hentikan MBG, Fokus Benahi Tata Kelola
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFI Seorang siswa beserta orangtua menanyakan informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 5, Kotabaru, Jogja, Selasa (9/7). PPDB berlangsung dari tanggal 8-10 Juli 2013 pukul 14.00 WIB.
Harianjogja.com, BANTUL - Komisi D DPRD Bantul meminta sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) secara terbuka melaporkan kuota siswa baru dari luar daerah yang diterima. Menurut ketentuan penerimaan siswa baru dari luar daerah tidak diperbolehkan melebihi 25% dari total kursi siswa baru yang dibuka.
"Kami minta transparan melaporkan jumlah siswa baru luar Bantul yang diterima masuk sekolah," kata Ketua Komisi D DPRD Bantul Sarinto kepada Harian Jogja, usai memimpin rapat kerja, Selasa (16/7/2014).
Permintaan dewan tersebut menyusul adanya masukan adanya SMA di Bantuntapan yang menerima siswa luar daerah Bantul melebihi jatah yang ditentukan. Dewan minta Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) untuk segera menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut. Kuota 25% ditujukan agar jangan sampai anak Bantul sendiri justru kesulitan mendapat sekolah lantaranya haknya digunakan anak dari luar Bantul.
Dewan juga minta daftar siswa miskin untuk tiap sekolah mengingat seluruh sekolah tidak diperkenankan menolak siswa dari keluarga tidak mampu. Tiap sekolah, lanjut Sarinto, harus menyediakan kuota 10% jatah siswa miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Perbaikan 256 RTLH di Gunungkidul ditargetkan selesai akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juli, 101 rumah telah rampung dibangun.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri nonblok di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Banyumas ditargetkan dimulai Oktober 2026 dan mulai beroperasi pada tahun depan.
KPU Kulonprogo menyiapkan kurikulum demokrasi yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pancasila atau PKN di sekolah dan madrasah.