B50 Dinilai Bisa Kurangi Impor Energi, ITB Soroti Ketahanan Nasional

Harianjogja.com, JAKARTA—Penerapan biodiesel B50 berbasis campuran minyak sawit dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, pemanfaatan energi domestik disebut menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Pakar transisi energi Institut Teknologi Bandung (ITB), Retno Gumilang Dewi, mengatakan ketahanan energi Indonesia harus dibangun melalui optimalisasi sumber daya energi yang dimiliki sendiri agar tidak mudah terdampak gejolak internasional.

“Aspek yang akan menjadikan pasokan energi kita stabil adalah memanfaatkan kekayaan milik kita sendiri. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita tidak akan terdampak dengan yang namanya krisis geopolitik seperti sekarang,” kata Retno dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Retno, dinamika global saat ini membuat isu energi tidak lagi sekadar berkaitan dengan kebutuhan pasokan, tetapi juga menyangkut kepentingan geopolitik antarnegara. Kondisi tersebut mendorong setiap negara berlomba mengamankan sumber energi masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu mempercepat upaya kemandirian energi melalui penguatan pemanfaatan energi dalam negeri, termasuk pengembangan biodiesel B50 dan sumber energi alternatif lainnya.

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujarnya.

Retno kemudian memaparkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025 hingga 2060. Pada tahap pertama yang berlangsung sepanjang 2025–2030, pemerintah disebut perlu fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki fase dekarbonisasi penuh.

Dalam fase awal tersebut, diversifikasi energi menjadi langkah utama melalui pemanfaatan gas domestik, penerapan co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Tahap berikutnya pada periode 2030–2040 diarahkan untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, tenaga air, dan panas bumi. Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat elektrifikasi sektor transportasi dan industri guna menekan emisi karbon nasional.

Sementara itu, pada fase 2040–2060, Indonesia ditargetkan memasuki tahap dekarbonisasi mendalam menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060. Langkah tersebut dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara serta pengembangan energi baru seperti hidrogen, amonia, nuklir, hingga teknologi Carbon Capture Storage dan Carbon Capture Utilization Storage (CCS/CCUS).

Meski demikian, Retno menegaskan transisi energi Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan karena energi fosil masih memegang peranan penting dalam menjaga pasokan energi nasional selama masa peralihan berlangsung.

“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” kata Retno.

Ia juga menyoroti sektor transportasi sebagai tantangan terbesar dalam proses transisi energi nasional karena masih menjadi pengguna bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Indonesia.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan gas untuk transportasi massal, serta mendorong pemanfaatan bahan bakar rendah emisi secara bertahap.

“Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan gas untuk transportasi massal, serta pengembangan bahan bakar rendah emisi secara bertahap,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara