Eks Komisaris KAI Soroti Tata Kelola DJKA dan Proyek DDT

Harianjogja.com, JAKARTA—Perbaikan tata kelola Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dinilai krusial untuk mencegah kecelakaan kereta api. Eks Komisaris PT KAI, Riza Primadi, menyoroti lemahnya koordinasi serta lambannya proyek Double Double Track (DDT).

Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero), Riza Primadi, menilai pembenahan tata kelola di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan, menjadi faktor kunci untuk mencegah kecelakaan kereta api terulang.

Menurut Riza, selama ini sebagian besar proyek yang dikerjakan DJKA belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan operasional KAI di lapangan. Hal tersebut berdampak pada efektivitas sistem transportasi perkeretaapian secara keseluruhan.

"Selama ini hampir sebagian besar proyek di DJKA belum sesuai dengan kebutuhan KAI," kata Riza saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia menyoroti masih lemahnya koordinasi dan perencanaan antara regulator dan operator, yang dinilai belum berjalan searah. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan risiko keselamatan jika tidak segera diperbaiki.

“Saya tidak bisa meramalkan, tapi yang pasti akan terjadi lagi kalau DJKA masih berperilaku seperti sekarang ini,” ujarnya.

Riza menegaskan pentingnya sinergi antara DJKA sebagai regulator dan KAI sebagai operator agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan serta mampu meningkatkan standar keselamatan perjalanan kereta api.

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian proyek Double Double Track (DDT) segmen Manggarai–Cikarang yang hingga kini belum rampung.

“Lahan sudah dibebaskan KAI, tapi eksekusinya jalan di tempat,” kata Riza.

Menurutnya, proyek DDT seharusnya telah berjalan sejak 2022 dan kini sudah selesai. Namun, realisasinya baru sebagian, yakni pada lintas Jatinegara hingga Bekasi, sementara segmen hingga Cikarang masih tertunda.

Riza pun meminta pihak terkait, khususnya DJKA, untuk menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut. “Silakan tanya ke DJKA,” ujarnya.

Ia menilai keterlambatan proyek DDT berdampak langsung pada keselamatan perjalanan, karena jalur yang seharusnya terpisah masih digunakan bersama oleh KRL dan kereta jarak jauh.

Sementara itu, pengamat transportasi Darmaningtyas menyebut proyek DDT sebenarnya telah lama direncanakan, namun menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pembebasan lahan.

“Saat itu memang tidak ada kejelasan untuk bertindak karena terkendala soal pembebasan lahan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mendorong peningkatan keselamatan, salah satunya dengan mempercepat penertiban perlintasan sebidang di berbagai titik.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pascainsiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur, guna meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang sekaligus memperkuat sistem keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara