PBB: Perempuan Tinggal di Daerah Konflik Capai Angka Tertinggi

Harianjogja.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan perempuan di seluruh dunia menghadapi tren yang mengkhawatirkan, berupa kekerasan, konflik, dan pengucilan sosial. Jumlah perempuan yang tinggal di dekat wilayah konflik mematikan saat ini juga mencapai angka tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

“Tahun lalu, sebanyak 676 juta perempuan tinggal dalam radius 50 kilometer dari lokasi konflik mematikan — angka tertinggi dalam beberapa dekade,” kata Guterres dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB pada debat tahunan bertema Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Ia menambahkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak perempuan meningkat tajam, dengan jumlah kasus yang terdokumentasi naik hingga 35 persen. Di beberapa wilayah, anak perempuan bahkan mencakup hampir separuh dari seluruh korban kekerasan tersebut.

Guterres menegaskan bahwa meskipun telah ada kemajuan selama bertahun-tahun, pencapaian global dalam partisipasi perempuan di bidang perdamaian dan keamanan masih rapuh dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kemunduran.

“Di Afghanistan, penghapusan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan dari kehidupan publik berlangsung sangat cepat, dengan pembatasan yang mengerikan dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan keadilan, serta meningkatnya kekerasan seksual dan angka kematian ibu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa di wilayah Palestina yang diduduki, Sudan, Haiti, Myanmar, dan sejumlah negara lainnya, perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko besar serta tingkat kekerasan yang mengerikan. Organisasi perempuan yang selama ini membantu mereka justru kekurangan sumber daya untuk terus beroperasi.

Sekjen PBB itu menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk mempercepat pelaksanaan komitmen di bawah agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Pact for the Future (Pakta untuk Masa Depan).

“Sekarang saatnya bagi negara-negara anggota untuk mempercepat komitmen mereka terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan,” ucapnya.

Ia juga menguraikan sejumlah langkah untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian, termasuk dengan memprioritaskan pendanaan, partisipasi, akuntabilitas, perlindungan, serta penerapan komitmen tersebut ke dalam hukum, kebijakan, perencanaan, anggaran, dan program nasional.

Guterres menekankan bahwa agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan harus memberikan perubahan yang terukur.

“Lebih banyak perempuan harus terlibat dalam perundingan damai, reformasi keamanan, dan rencana pemulihan. Resolusi 1325 sudah jelas: perempuan adalah pemimpin perdamaian bagi semua. Dunia tidak memerlukan lebih banyak pengingat akan kebenaran itu, tetapi hasil nyata yang mencerminkannya,”katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara