Biaya Perang AS-Iran Tembus Rp507 Triliun, Kongres Soroti Anggaran
Amerika Serikat disebut telah menghabiskan Rp507 triliun untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik pecah Februari 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati./ @my.estiwijayati
Harianjogja.com, JAKARTA— Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil seleksi itu.
"Semua harus transparan. Siapa pun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sistem seleksi murid baru yang ada saat ini masih kurang berjalan maksimal karena pendaftar hanya bisa melihat posisi atau statusnya sendiri.
Ia menilai kurangnya transparansi dalam sistem dapat menimbulkan pertanyaan dari orang tua maupun calon murid yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan mereka.
Untuk itu, ia mendorong agar seluruh informasi calon peserta didik bisa diakses oleh setiap pendaftar agar masyarakat dapat memahami hasil seleksi secara objektif.
“Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detil. Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi, ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa,” kata dia.
Menurutnya, pelaksanaan SPMB di Yogyakarta relatif lancar.
BACA JUGA: Ketua Komisi D DPRD Bantul Minta Pemkab Buat Skema Pelaksanaan Sekolah Gratis
Ia hanya menemukan beberapa orang tua yang masih gagap terhadap teknologi.
Meskipun dinilai lancar, ia membuka posko pengaduan SPMB untuk wilayah DI Yogyakarta. Posko itu dibuat untuk menampung keluhan masyarakat jika ditemukan masalah selama proses SPMB berlangsung.
"Di Yogyakarta itu, pejabat titip saja tidak bisa karena transparan semua. Tapi saya inisiatif buka posko aduan untuk DIY, jika ada persoalan yang muncul bisa melaporkan ke posko kami," ujar dia.
Esti meminta pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait untuk hadir secara adil dengan melakukan langkah pengawasan konkret dalam SPMB.
"Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB. Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) telah menyatakan bahwa sejumlah kendala teknis di lapangan dapat segera diatasi melalui koordinasi antara pihak.
“Berdasarkan laporan dan pantauan lapangan yang dikirimkan ke kami, berbagai persoalan teknis yang muncul di daerah dapat ditangani secara cepat melalui koordinasi antarpihak. Hal ini menjadi penanda bahwa sistem yang diterapkan berjalan sesuai harapan,” ujar Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto.
Ia menambahkan keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya dilihat dari sisi teknis pendaftaran, tetapi dari semangat bersama untuk menghadirkan sistem yang adil dan transparan.
Sebagai bentuk kesigapan dalam mengawal pelaksanaan SPMB, Kemendikdasmen terus melakukan pemantauan aktif terhadap dinamika pelaksanaan di berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Amerika Serikat disebut telah menghabiskan Rp507 triliun untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik pecah Februari 2026.
KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan KRL di Bekasi Timur dengan memeriksa CCTV, black box, dan sistem persinyalan kereta.
IDAI mengingatkan bahaya monkey malaria yang menular lewat nyamuk dari monyet ke manusia dan bisa memicu infeksi berat hingga kematian.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.