DPR Minta Pemerintah Memastikan Makan Bergizi Gratis Diproduksi Masyarakat Lokal

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah diminta memastikan bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berasal dari bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita," kata Anggota DPR RI Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dengan langkah itu, menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Tanah Air, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di perdesaan, menyusul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama koperasi telah ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

"Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi perdesaan dan berkelanjutan usaha sektor lapangan kita," kata dia.

Berikutnya, Slamet juga mengingatkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita," ujarnya.

Diketahui Badan Gizi Nasional telah menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis adalah koperasi dan BUMDes.

BACA JUGA: 25 Orang di Bantul Bunuh Diri Selama 2024, Polres Imbau Warga untuk Saling Ingatkan

Menurut perkiraan pemerintah, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis itu akan membelanjakan sekitar Rp35 juta hingga Rp40 juta setiap hari.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu Kemendes juga berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa BUMDes ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Percepatan pendaftaran itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan dapat menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara