Selisih Data PHK Jadi Sorotan, Kemenaker Siapkan Klarifikasi
Kemenaker akan mengklarifikasi perbedaan data PHK dengan Apindo setelah muncul selisih angka pekerja terdampak sepanjang 2026.
Presiden terpilih Prabowo Subianto./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengapresiasi pernyataan Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto mengenai Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Dia menilai bahwa pernyataan tersebut sangat tepat, tetapi sedikit keliru apabila Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu. “Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” ujarnya lewat keterangan resmi, Jumat (10/5/2024).
Wakil Ketua MPR itu menegaskan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Presiden Pertama RI itu ke tempat yang seharusnya.
Apalagi, kata Basarah di masa Orde Baru dulu Bapak Proklamator itu tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan.
Menurutnya, dalam misi perjuangan politik PDIP tidak pernah memasukan salah satu penggagas Pancasila itu sebagai hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja.
Oleh sebab itu, Basarah mengatakan bahwa PDI Perjuangan turut mendoakan Prabowo agar menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai Pancasila.
“Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti-kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai pengganggu.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kemenaker akan mengklarifikasi perbedaan data PHK dengan Apindo setelah muncul selisih angka pekerja terdampak sepanjang 2026.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.