Kemlu Tanggapi Anggota Komite HAM PBB yang Menyoal Netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024

Harianjogja.com, JAKARTA —Anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Senegal Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan kepada delegasi Indonesia adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan legalitas pencalonan anaknya sebagai calon wakil presiden (cawapres) RI.

Hal itu disampaikan dalam dalam Sidang Komite HAM PBB. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun buka suara atas sorotan dunia internasional ihwal keterlibatan Jokowi dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.

BACA JUGA: Jika Ada Perusahaan Telat Bayar THR 2024, Ini Sanksinya

Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa beberapa pertanyaan memang tidak sempat ditanggapi karena waktu tidak memungkinkan. Mengingat pertanyaan Senegal kepada Indonesia tersebut tidak sempat ditanggapi.

"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain, memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," katanya, kepada awak media, dikutip Selasa (19/3/2024).

Dia menegaskan bahwa Sidang Komite HAM PBB merupakan pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM.

"Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik [ICCPR] adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak," ujarnya.

BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi Bakal Digelontorkan ke Para Petani

Menurutnya, secara umum presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB. Dia menjelaskan bahwa kehadiran Negara Pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Adapun dia menjelaskan bahwa Komite HAM PBB beranggotakan 18 ahli independen yang dipilih melalui pemungutan suara di PBB dan tidak mewakili pemerintah maupun badan PBB tertentu.

Seperti diketahui, Bacre Waly Ndiaye bertanya kepada delegasi Indonesia terkait adanya keterlibatan Jokowi dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Meski begitu, pertanyaan Senegal tidak sempat dijawab oleh delegasi Indonesia dan momen tersebut viral di media pemberitaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com