BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Kekeringan - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Persiapan menghadapi dampak El Nino berupa kekeringan di Indonesia dibahas pemerintah hari ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bersama para menteri dan kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkumpul di Istana Negara.
Diketahui El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya di Samudra Pasifik bagian tengah yang dapat menurunkan curah hujan dan memicu kekeringan di wilayah Indonesia.
"Kami bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, dan beberapa menteri membahas tentang antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengenai rapat kabinet yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
BACA JUGA: Penjualan Daging Anjing di Jogja Tersebar di Lima Titik, Satpol PP Segera Bertindak
Dia menyampaikan bahwa El Nino dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas tanaman pangan. "Tadi sudah dikoordinasikan antisipasinya, sudah dimulai sejak bulan Februari-April, itu sudah berjalan, [tapi] perlu diperkuat," katanya.
Dwikorita juga mengemukakan bahwa wilayah Indonesia umumnya sudah memasuki musim kemarau, yang memunculkan risiko kekeringan di daerah-daerah tertentu.
Namun, ia melanjutkan, selama musim kemarau hujan yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir masih berpeluang turun di bagian wilayah Indonesia, yang berada di antara dua samudra, dilintasi garis khatulistiwa, dan memiliki topografi bergunung-gunung.
"Artinya bukan berarti seluruhnya serempak kering, ada di sela-sela itu yang juga bisa mengalami bencana hidrometeorologi basah," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan warga diimbau untuk menjalankan langkah-langkah mitigasi dampak cuaca selama musim kemarau.
"Selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi dengan pola tanam, dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu-waktu dari BMKG," kata Dwikorita.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi pangan serta menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasinya.
"Cuaca pun kita antisipasi ini di daerah Jawa akan terjadi panas, ini dingin, itu sudah diukur satu persatu. Itu yang [juga] diurus. Kalau terjadi ini, pangan bagaimana. Tadi ada menteri pertanian, ayamnya bagaimana, telurnya bagaimana, berasnya itu bagaimana. Itu semua terkait," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.
Kemarau panjang di Cangkringan membuat dua sekolah kekurangan air dan memicu tiga kebakaran sejak Juni 2026.