APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun
Kemenkeu melaporkan defisit APBN Januari 2026 Rp54,6 triliun atau 0,21% PDB. Pendapatan Rp172,7 triliun, belanja Rp227,3 triliun.
Benny K Harman Tuduh Mahfud MD Punya Ambisi di Balik Isu Transaksi Rp349 T
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023). JIBI/Bisnis- Ni Luh Angela
Harianjogja.com, JAKARTA–Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menilai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sengaja memicu polemik soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun untuk menaikkan citra dirinya jelang Pilpres 2024.
Pendapat itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dikepalai Mahfud.
Benny merasa komentar Mahfud yang tak lengkap soal transaksi Rp349 triliun membuat banyak interpretasi liar di masyarakat.
"Sehingga secara terbuka saya menyampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik," ujar Benny di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).
Dia mengira, mungkin Mahfud ingin menjadikan polemik dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu untuk menaikkan namanya di bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024
"Wah jangan-jangan Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon presiden atau calon wakil presiden," jelasnya.
Padahal, Benny berpendapat, dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) informasi yang disampaikan ke masyarakat oleh pejabat publik harus lengkap.
"Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian," ungkap wakil ketua umum Partai Demokrat itu.
Oleh sebab itu, Benny mengaku bingung mengapa Mahfud hanya membeberkan soal transaksi Rp349 triliun itu setengah-setengah. Padahal, lanjutnya, Mahfud merupakan pejabat publik bukan pengamat politik.
"Pak Mahfud ini pengamat politik, seperti belum menjadi Menkopolhukam dulu atau apa? Macam-macam pikiran saya Pam Mahfud. Jadi muncul tadi macam-macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yg beliau lakukan," ucap Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
