2023, Semua Elemen Masyarakat Diajak Membangun Kota Magelang

MAGELANG—Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz mengatakan perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan selalu diarahkan mengakomodir aspirasi masyarakat, mendukung program strategis nasional, meningkatkan daya saing daerah seta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Magelang.

Hal itu disampaikan wali kota yang akrab disapa Dokter Aziz tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Magelang RKPD 2023 yang digelar Kamis (31/3/2022). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Magelang, M. Mansyur, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua elemen masyarakat Kota Magelang.

"RKPD 2023 merupakan salah satu tahap dalam mencapai target sesuai RPJMD 2001-2026 dengan tema Terhubung dan Tersambung untuk Maju Sehat dan Bahagia. Maka arah kebijakan tahun 2023 adalah pengembangan daya saing daerah didukung masyarakat yang berdaya. Ini mengandung maksud bahwa 2023 segala arah fokus pembangunan adalah untuk pengembangan daya saing daerah dengan kontribusi dukungan dari masyarakat yang memiliki daya saing tinggi," katanya.

Agar pembangunan Kota Magelang 2023 lebih terarah dalam pencapaian tujuan, maka akan memfokuskan pada prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan, perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat.

Kemudian, penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan integrasi sistem informasi, pengembangan insfrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan inovasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Susilowati menyebutkan pada 2022 sudah menyusun APBD dan kemampuan keuangan terdiri pendapatan Rp819 miliar, namun pada 2023 diprediksi ada sedikit penurunan karena pendapatan transfer dari Pusat tidak bisa dihitung semua.

"Prediksi tahun depan yang bisa dinaikkan dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 127,66 miliar. Kenaikannya diambilkan dari pajak daerah dari Rp36 miliar jadi Rp42 miliar. Retribusi daerah yang diampu beberapa OPD dinaikkan dari Rp5,3 miliar menjadi Rp5,9 miliar. Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, diprediksi ada kenaikan dari Rp7 miliar naik menjadi Rp8,9 miliar. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, BLUD, naik dari Rp171 miliar dinaikkan menjadi Rp223 miliar," terangnya.

Adapun belanja daerah diefisiensikan semula Rp897 miliar diprediksi menjadi 794 miliar. Belanja itu terdiri belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga. Jadi, SILPA atau defisit sebesar Rp39,7 miliar. Perhitungan ini belum menghitung dari DAK, bantuan provinsi dan DID, dan masih berupa DAU, DBH dan DBHCHT. Menurut Susilowati, dalam menganggarkan kemampuan keuangan ini juga harus memperhatikan azas keadilan dan keselarasan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan ada keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Magelang ini, maka untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah nanti sesuai dengan apa yang menjadi usulan masyarakat dan sesuai dengan tema dan arah kebijakan, tidak hanya dibiayai oleh pemerintah saja.

"Karena anggaran daerah seperti itu. Maka kami menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama membawa rencana pembangunan kita wujudkan di tahun 2023," katanya. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.