Ada Ancaman Kapal Perang China di Natuna, Prabowo Akan Bawa Frigate dari Inggris

Newswire Sabtu, 18 September 2021 21:17 WIB

Ada Ancaman Kapal Perang China di Natuna, Prabowo Akan Bawa Frigate dari Inggris

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019). /ANTARA FOTO-Wahyu Putro A\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Pertahanan Prabowo menjawab ancaman kapal perang China di laut Natuna, dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis Frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris.

Hal itu diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021). Menurutnya, kapal jenis Frigate ini dilengkapi teknologi militer canggih.

"Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini," kata Dasco.

Dasco menjelaskan, Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih.

Arrowehad 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal antipesawat, juga torpedo antikapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut.

"Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue," tuturnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan, kesepakatan antara Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL produsen kapal laut Indonesia untuk bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan Frigate.

"Yakinlah angkatan laut China akan gemetar melihat Frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wara wiri di lautan Natuna lagi."

Untuk diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara.

Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.