Presiden Izinkan Ormas Keagamaan Kelola IUP Tambang Eks PKP2B
Beleid ini merupakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021)./Antara-Endi Ahmad
Harianjogja.com, JAKARTA — Belakangan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak memberi tahu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal keputusannya menerima mandat Ketua Umum Partai Demokrat dari Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki maka saya tidak mau membebani Presiden,” kata Moeldoko melalui akun instagram pribadinya, Minggu (28/3/2021).
Pada saat itu, Moeldoko menuturkan dirinya juga belum memberi tahu keluarganya. Dia mengaku khilaf lantaran tidak sempat mengabarkan kepada orang-orang terdekatnya itu.
“Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini,” tuturnya.
Dia mengatakan keputusannya untuk menerima pinangan peserta KLB Deli Serdang sebagai Ketum Partai Demokrat untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kontestasi ideologis yang runcing menjelang 2024.
“Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis itu juga terlihat di tubuh Demokrat,” kata dia.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menunggu sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait nasib penyerahan dokumen kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit.
“Partai Demokrat akan tetap fokus pada menunggu sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan gerombolan KLB abal-abal, karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam peraturan menteri hukum dan HAM, serta bertentangan dengan konstitusi partai,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Pertai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Dia menyampaikan pernyataan itu saat diminta tanggapannya terkait isi jumpa pers kubu KLB di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Beleid ini merupakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Normalisasi sungai di Jogja terhambat pemangkasan anggaran. BBWSO dan Pemkot andalkan kolaborasi untuk tangani Kali Code.
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Phil Foden dan Cole Palmer tak masuk, ini daftar lengkap 26 pemain pilihan Tuchel.
Pemadaman listrik massal di Sumatera picu keluhan warga. PLN akui gangguan sistem, namun pelanggan soroti minimnya respons.
DPRD DIY ungkap persoalan serius perfilman Jogja, dari perizinan hingga perlindungan pekerja. Raperda disiapkan untuk menata industri.
Kemenko PMK dan TWC perkuat 10 sekolah di Sesar Opak lewat program SPAB. Momentum 20 tahun Gempa Jogja dorong budaya sadar bencana.