BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa lokasi rekonstruksi di daerah Kimhwa, dalam gambar ini dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada 1 Oktober 2020/Antara Foto/KCNA via Reuters-pras
Harianjogja.com, JAKARTA - Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan terjadi penyiksaan dan kerja paksa yang tersebar luas di penjara-penjara Korea Utara. Laporan itu membuka kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.
Keterangan itu disampaikan Kantor HAM PBB, Selasa (2/2/2021), ketika Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan sanksi baru atas program nuklir Pyongyang.
Laporan yang dikeluarkan tujuh tahun setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan, juga mengatakan bahwa kamp penjara politik yang dijalankan oleh pasukan keamanan masih bertahan, meskipun informasinya lebih sulit diperoleh.
"Tidak hanya kekebalan hukum yang berlaku, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terus dilakukan," kata Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan.
Dia mendesak kekuatan dunia untuk menuntut keadilan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Laporan itu meminta Dewan Keamanan PBB untuk merujuk Republik Demokratik Rakyat Korea ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk dituntut atau membentuk pengadilan ad hoc.
"Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan berkelanjutan terhadap kemanusiaan seharusnya tidak menjadi pertimbangan kedua untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan," kata juru bicara hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada Reuters seperti dilansir Antara.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, berbicara di NBC News pada Senin (1/2/2021), mengatakan sanksi tambahan dapat diberlakukan terhadap Korea Utara dalam koordinasi dengan sekutu AS sebagai cara menuju denuklirisasi Semenanjung Korea yang terpecah.
Korea Utara menyangkal keberadaan kamp penjara politik dan Juli lalu mengecam Inggris karena mengumumkan sanksi terhadap dua organisasi yang menurut pemerintah Inggris terlibat dalam kerja paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di kamp tersebut.
Laporan PBB, mengutip wawancara dengan mantan tahanan, mengatakan pihaknya terus menerima laporan yang konsisten dan kredibel tentang penderitaan sistematis yang parah atau penderitaan fisik dan mental terhadap tahanan, melalui penderitaan pemukulan, posisi tertekan, dan kelaparan di tempat-tempat penahanan.
Ini menegaskan kembali temuan penyelidikan PBB pada 2014, yang dipimpin oleh mantan hakim Australia Michael Kirby, dan "menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penyiksaan terus terjadi di sistem penjara biasa."
Kerja paksa, \'yang mungkin merupakan kejahatan perbudakan terhadap kemanusiaan\' juga berlanjut di penjara, demikian isi laporan PBB tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara/Reuters
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Disdag Jogja menggelar Gemati di 22 pasar selama Oktober 2026. Belanja minimal Rp20.000 berpeluang mendapat smartphone hingga sepeda.
Pemprov Jateng menyalurkan 75,4 juta liter air bersih ke 33 kabupaten/kota untuk membantu warga terdampak kekeringan.
Komisi XIII DPR menemukan miras di salah satu bangunan Lapas Cibinong. Sebanyak 10 bangunan di bantaran Ciliwung dibongkar.
Empat atlet Indonesia lolos final speed panjat tebing di Nagoya. FPTI membidik medali dan berharap podium dikuasai wakil Indonesia.
DPRD Jogja meminta Rippar 2026–2045 tak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja, tenaga kerja, dan lingkungan.