Masa Covid-19, Menlu Tekankan Pentingnya Persiapan Pasukan Perdamaian PBB

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pentingnya persiapan pasukan perdamaian PBB agar berkontribusi terhadap penanganan pandemi.

Hal ini disampaikan di depan Menlu Norwegia dan Under-Secretary-General dari UN Department of Peace Operations (USG-PO). Selain itu hadir pula Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI).

Menlu Retno menekankan pentingnya memastikan agar Misi Pemelihara Perdamaian (MPP) PBB responsif terhadap tantangan di lapangan yang selalu berubah.

“Pandemi Covid-19 jadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” katanya dalam pertemuan virtual Challenges Annual Forum (CAF) dengan tema “Framing Peace Operations in a Changing Global Landscape seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (8/12/2020) malam.

Baca juga: Bantah Rp1,5 Miliar dari Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Akui Caplok US$20 Ribu

Untuk itu, Menlu Retno menekankan bahwa kemitraan merupakan kunci MPP sebagai sebuah upaya kolektif dengan tanggung jawab bersama. Pasukan MPP yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif.

Selain itu juga dipandang penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi personel MPP PBB di tengah masa pandemi saat ini.

Pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. Pasukan MPP harus dipersiapkan dengan optimal, termasuk memastikan aspek keamanannya agar dapat melakukan tugas dengan baik.

“Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi personil MPP PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional,” ungkapnya.

Di samping itu, Menlu Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam memajukan peran perempuan dalam pasukan MPP. Hal ini tercermin melalui Resolusi DK PBB 2538 usulan Indonesia yang disahkan pada bulan Agustus 2020.

Baca juga: Polisi Tewaskan 6 Pengikut Rizieq Shihab, LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi

Untuk itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi Resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel MPP PBB perempuan.

Pada sesi Pembukaan, Menlu Norwegia mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi 2538, dan menekankan pentingnya proses politik dalam misi perdamaian.

Challenges Annual Forum merupakan forum dialog antar berbagai pembuat keputusan, praktisi dan akademisi terkait isu kunci dan perkembangan terkait MPP PBB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com