Penyaluran Bantuan Terdampak Corona di Solo Telah Dilaporkan KPK

Harianjogja.com, SOLO -- Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memastikan seluruh bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 dari berbagai pihak bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Tak hanya bantuan berupa barang, tapi juga donasi dana yang disalurkan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Hal itu sebagai upaya pencegahan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19. KPK telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan KPK yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Empat titik rawan menjadi fokus area pendampingan yakni terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), alih fokus dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD. Juga pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga bukan gratifikasi.

BACA JUGA : BLT Corona Tahap Dua untuk Warga Jogja Cair Pekan Depan

Terakhir penyelenggaraan bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk di Kota Solo. Selama ini, sambung wali kota, bantuan yang diterima selalu disertai tanda terima dan didokumentasikan dengan baik.

“Semua bantuan kami laporkan kepada KPK sehingga tidak ada satu sen pun yang tercecer. Enggak hanya bantuan dari pihak ketiga, dari presiden pun tercatat baik. Bentuk bantuan berupa uang, barang, alat kesehatan, hingga sembako,” kata dia kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Seluruh bantuan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Solo itu akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rudy, panggilan akrabnya, mengaku lebih memilih tombok jika ada kekurangan. Salah satunya, bantuan televisi untuk Posko Penanggulangan Covid-19.

Bantuan Presiden

“Waktu itu bantuannya cuma dua televisi, padahal butuhnya empat. Saya belikan sendiri dua kurangnya itu. Laporannya juga jelas, saya yang membelikan kekurangannya,” jelasnya.

BACA JUGA : Warga Miskin di Bantul Mulai Cairkan Bantuan Corona

Bantuan yang mengalir ke Solo, kata Rudy, tak hanya disalurkan kepada warga terdampak pandemi Covid-19, namun juga tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit. Rumah sakit itu baik milik pemerintah maupun swasta, termasuk puskesmas.

“Bantuan presiden itu termasuk di dalam laporan itu. Ada pembukuan fisik maupun soft copy. Semua kami serahkan ke KPK,” pungkas Rudy.

Sebelumnya pada Selasa (19/5/2020), Pemkot menerima 20.000 paket sembako bantuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Paket sembako tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tersentuh bantuan. Salah satunya kalangan seniman.

Kepala Bagian Dana Operasional dan Bantuan Presiden Kementerian Sekretariat Negara Helmi Agustian mengatakan paket sembako bantuan Presiden berisi 10 kg beras, satu kg gula pasir, satu liter minyak goreng, dan satu kotak teh celup.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Solopos