KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Antara
Harianjogja.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi ide pembentukan Provinsi Soloraya yang dilontarkan Bupati Karanganyar Juliyatmono. Ganjar Pranowo mengatakan pembentukan provinsi baru tak mendesak. Bahkan, jika menilik Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), pemekaran Soloraya tidak memenuhi syarat.
Ganjar menilai alasan pembentukan provinsi baru sangat tidak relevan. Jika yang dipersoalkan adalah perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Soloraya, bukan ide pemekaran yang digulirkan namun peningkatan kinerja pemimpin daerah, terlebih bupati.
Dia meminta pemerintah daerah di Soloraya yang menginginkan pemekaran untuk berkaca terkait kinerjanya selama ini. Jangan sampai karena tidak bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warganya, mereka langsung memunculkan wacana pemekaran wilayah.
“Kalau masalah ekonomi, saya autokritik dong. Jangan-jangan saya yang keliru? Jangan-jangan pemerintah yang keliru? Kecuali kalau sudah ganti kepala daerah yang populis hingga konseptor tapi problemnya masih sama,” kata Ganjar, Rabu (9/10/2019).
Menurut Ganjar, Soloraya merupakan daerah yang luar biasa. Untuk itu, dia mengatakan mesti hati-hati menggulirkan isu. Jangan sampai ada orang yang punya interest pribadi memanfaatkan isu semacam ini, seperti ingin jadi gubernur di provinsi baru itu atau ingin berkuasa.
Ganjar Pranowo menilai wacana Soloraya menjadi provinsi butuh penelitian dan pengkajian lebih dalam.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo tidak sepakat dengan ide pemekaran Soloraya menjadi provinsi. "Sudah jangan mikir (memekarkan) provinsi. Sekarang berpikirlah menurunkan kemiskinan, stunting, angka kematian ibu melahirkan dan anak. Sudah itu saja. Jangan mikir membuat provinsi)," katanya.
Wacana pemekaran wilayah Soloraya menjadi provinsi semula digulirkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah di Soloraya, yakni Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Magetan, Ngawi, dan Madiun, perlu membentuk provinsi baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Kemenhaj memvalidasi 5,7 juta data jamaah dan menemukan 400 ribu data invalid. Antrean haji secara faktual kini rata-rata 14 tahun.
WJNC kembali digelar pada Oktober 2026. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung sekaligus mendorong lama tinggal wisatawan.
JABFEST 2026 digelar 30 September-12 Oktober di The Ratan dengan menghadirkan Alissa Wahid, Martin Suryajaya hingga Saut Situmorang.
KPK menemukan sejumlah ATM dan rekening yang diduga digunakan untuk menampung setoran di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.